LARANTUKA, FLORESPOS.ID – Kasus blokade jalan kembali terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kali ini, terjadi di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur.

Ada tiga mobil pengangkut logistik dari Desa Sagu dilarang warga saat hendak melintasi Kecamatan Kelubalogit menuju Waiwerang.

Pelarangan pelintasan angkutan darat antar kecamatan itu terjadi dini hari tadi, Senin (8/6), menurut laporan Antara.

Kepala Desa Sagu Taufik Nasru menuturkan bahwa karena kejadian tersebut maka mobil yang mengangkut logistik kembali ke Sagu.

Tidak hanya mobil logistik. Menurut penuturan Taufik, warga yang berasal dari Desa Sagu pun tidak bisa melintasi wilayah Kelubalogit.

Hal itu terjadi karena adanya surat himbauan yang dikeluarkan Camat Kelubagolit kepada seluruh kepala desa di wilayahnya terkait pencegahan virus corona.

Dalam surat itu, Camat Kelubagolit meminta agar warga Desa Sagu dilarang untuk memasuki wilayah Kecamatan Kelubagolit.

Hal itu karena sesuai pantauan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kecamatan Kelubagolit ada beberapa warga di Desa Sagu yang terindikasi tertular Covid-19, tapi masyarakat setempat masih menolak untuk melakukan tahapan rapid test.

Warga Desa Sagu pun dilarang untuk berjualan di Pasar Lagaloe, dan berkunjung ke keluarga di wilayah Kecamatan Kelubagolit.

Namun Taufik menandaskan bahwa pelarangan pelintasan jalan negara adalah perbuatan melanggar hukum, meski ia memahami himbauan otoritas setempat.

Terindikasi Covid-19

Sebelumnya, ada 22 warga Desa Sagu yang terindikasi berkontak erat dengan pasien Covid-19 menolak untuk menjalankan rapis test.

Alasan penolakan rapid test ini dikarenakan adanya keraguan warga terhadap hasil swab test terhadap pasien positif Covid-19 asal desa Sagu beberapa waktu lalu.

Sementara itu Bupati Flores timur, Agus Payong Boli secara ikhlas telah meminta warga desa Sagu untuk melakukan rapid test.

Boli juga meminta pihak kepolisian untuk menangkap warga yang dicurigai telah menghasut warga untuk tidak menjalankan rapid test.

Boli menilai bahwa tindakan tersebut masuk dalam kategori ujaran kebencian, hasutan, hoaks dan provokasi busuk.

Boli menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan pendekatan persuasif secara terus-menerus.

Namun apabila warga bersikukuh untuk tidak menjalankna rapid test maka pemerintah akan melekukan tindakan tegas.

Kejadian pelarangan pelintasan jalan sebelumnya terjadi di beberapa kabupaten di NTT, antara lain di kabupaten Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Manggarai serta beberapa lainnya.

Blokade jalan dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona dari suatu wilayah kabupaten ke kabupaten lainnya.

Menanggapi praktik tersebut, Gubernur Viktor Laiskodat pun telah meminta agar seluruh warga di NTT tidak lagi memblokade jalan di wilayah perbatasan antarkabupaten, apalagi di jalan negara.

Permintaan itu merespon kejadian naas yang menimpa seorang ibu hamil asal Larantuka, yang harus kehilangan bayinya setelah dirujuk ke rumah sakit di Maumere tapi terjadi pemblokiran jalan di perbatasan antara Sikka dan Flores Timur.*