KUPANG, FLORESPOS.ID – Menjelang pemberlakuan “new normal” di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dimulai pada 15 Juni nanti, semua akses transportasi dan layanan publik akan dibuka.

Dengan resmi dibukanya akses transportasi tersebut, maka masyarakat NTT yang ingin bepergian tidak perlu lagi khawatir.

Sebab, mereka yang ingin melakukan perjalanan antarakabupaten di provinsi kepulauan tidak lagi menyertakan surat keterangan rapid test dan tes swab sebagaimana protokol kesehatan.

Sementara, masyarakat dari daerah lain yang akan datang ke NTT tetap diwajibkan mengurus suket rapid test dan swab test.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT Isyak Nuka kepada Okezone, Kamis (4/6).

Ia menjelaskan, keputusan pembebasan suket rapid test dan swab test itu diberlakukan mengingat biaya untuk mendapatkan kedua surat tersebut sangat mahal, sehingga sulit dijangkau masyarakat.

Hal itu karena masyarakat demikian terpukul oleh virus corona yang menyebabkan kehilangan pendapatan dan pengangguran.

Sebagaimana diketahui, biaya pemeriksaan Covid-19 di NTT sesuai Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan ditetapkan biaya rapid test sebesar Rp350.000 sekali tes.

Sementara itu, biaya tes swab sebesar Rp1,5 juta untuk sekali tes ditambah biaya pendaftaran di loket sebesar Rp35.000.

Hindari Pemblokiran

Secara terpisah, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sikka hari ini (4/6) menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi pemblokiran jalan antarkabupaten di Provinsi NTT.

Hal ini disampaikan Nae Soi kepada media lokal menanggapi polemik tentang pemblokiran jalan antarkabupaten di NTT, khususnya di Pulau Flores yang terjadi belakangan ini.

Teranyar, misalnya, terjadi kesalahpahaman antarpetugas Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Ngada dan sopir pengangkut logistik ikan dari Maumere di perbatasan kabupaten Ngada dan Nagekeo di Paubuku yang berbuntut penganiayaan oleh seorang petugas terhadap sopir mobil ikan bernama Benediktus Krisantus Paskalis.

Beberapa waktu lalu, pun terjadi pemblokiran jalan oleh Kepala Desa Hikong di perbatasan Sikka dan Flores Timur yang berbuntut kematian seorang bayi asal Larantuka karena terlambat ditangani.

Fokus di Pemulihan Ekonomi

Menjelang pemberlakukan “new normal’ di Provinsi NTT, pemimpin daerah mulai merancang desain pemulihan ekonomi.

Bupati Sikka Robby Idong, misalnya, mengatakan prioritas utama di masa “new normal” di Kabupaten Sikka adalah pemulihan ekonomi masyarakat yang mengalami kemerosotan selama pandemi ini.

Hal itu disampaikannya dalam rapat bersama Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sikka dan berbagai pihak tentang pemberlakuan “new normal” di Kabupaten Sikka, Rabu (3/6).

Karena itu, ia secara tegas melarang semua jenis kapal penumpang untuk beroperasi atau menyinggahi pelabuhan laut di Sikka.

Sebab, masyarakat Sikka tidak ingin peristiwa KM Lambelu beberapa waktu lalu terulang kembali, di mana telah menyebabkan penyebaran dan penularan virus corona di daerah itu.

Ia menegaskan, pengoperasi kapal penumpang di Kabupaten Sikka masih belum diizinkan dalam waktu dekat ini.

Pihaknya masih menunggu hasil evaluasi yang akurat dan terukur mengenai penanganan corona secara komprehensif.*