FLORESPOS.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melarang rencana pengusaha yang akan membangun hotel atau tempat inap lainnya di wilayah kampung adat di seluruh provinsi NTT.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Josef A. Nae Soi dalam rapat Panja Pemulihan Pariwisata bersama Komisi X DPR, Senin (29/6).

“Homestay tidak akan diberikan ke swasta, pelaku usaha. Tapi untuk rakyat,” katanya, melansir Tempo.

Provinsi NTT memiliki sejumlah kampung adat populer yang telah menjadi salah satu sentra pariwisata di provinsi kepulauan.

Di Kabupaten Manggarai Barat, misalnya, ada destinasi unggulan Kampung Tua Wae Rebo yang sudah mendunia.

Sementara di Kabupaten Ngada ada kampung adat megalitikum bernama Kampung Bena, sekitar 20-an kilometer dari kota Bajawa.

Kampung adat lainnya lebih banyak terdapat di Pulau Sumba. Salah satunya adalah Kampung Ratenggaro di Kabupaten Sumba Barat yang terkenal dengan kuburan batunya.

Selain ketiga kampung adat populer tersebut, masih begitu banyak kampung adat yang tersebar di seluruh provinsi NTT, mulai dari Pulau Sumba, Flores, hingga Timor.

Pada umumnya, kampung-kampung adat merupakan representasi dimensi sosiologis dan antroposentris masyarakat NTT yang amat menghormati solidaritas, kerjasama dan gotong royong.

Hal mana tampak dari struktur perumahan di kampung-kampung adat yang umumnya berbentuk melingkar atau simetris (persegi panjang), dengan halaman luas di dalam kampung adat tersebut.

Nae Soi mengatakan bahwa kampung-kampung adat di NTT memiliki nilai sejarah yang amat berharga. Karena itu, pemerintah akan mendorong masyarakat di kawasan kampung-kampung adat memanfaatkan rumahnya sebagai tempat singgah untuk wisatawan.

Dengan demikian, perekonomian masyarakat bergerak lebih cepat setelah sektor wisata memasuki era pemulihan lantaran pandemi.

Wisata NTT Dibuka Mulai 15 Juni

Pemprov NTT telah membuka katup wisata sejak 15 Juni lalu bersamaan dengan penerapan “new normal”.

Sementara untuk Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Nae Soi menerangkan, pembukaan kompleks wisata Komodo masih menanti arahan dari pemerintah pusat.

Bersamaan dengan pembukaan kembali objek wisata, ia mengatakan masyarakat telah dilatih untuk meningkatkan nilai tambahnya.

Selain menyiapkan akomodasi, masyarakat memperoleh pelatihan dari sisi amenitas untuk pembuatan cenderamata sebagai oleh-oleh.

Ia berharap, setelah pariwisata NTT bergeliat kembali, minat pelancong untuk membeli buah tangan semakin tinggi.

Di samping itu, pemerintah pun terus mengejar target penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas nasional, terutama di Labuan Bajo, dengan alokasi dana Rp1,3 triliun.

Dana tersebut digunakan untuk pengembangan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan. Adapun posisi proyek-proyek pengembangan infrastruktur Labuan Bajo saat ini sudah terkontrak.*