LABUANBAJO, FLORESPOS.ID – Presiden Joko Widodo memiliki ambisi besar untuk menjadikan Labuan Bajo di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu destinasi wisata kelas premium di Indonesia.

Dengan membedakan Labuan Bajo dari kawasan wisata strategis nasional lain, Presiden dua periode itu berharap pengelolaan wisata Labuan Bajo hanya diperuntukkan bagi turis kaya dan kelas menengah atas.

“Jangan dicampur-campur. Labuan Bajo misalnya, tidak semua orang bisa ke sana, bayarnya mahal. Tapi ini masih di-desain memang, tahun depan baru selesai,” tutur Jokowi dalam sebuah acara di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (28/11) pekan lalu, melansir CNBC Indonesia.

Sebagai wisata berbayar mahal, usulan harga tiketnya pun tak main-main, diwacanakan sebesar US$1000 per orang atau sekitar Rp 14 juta.

Karena itu, kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Presiden berjuluk “wong cilik” itu meminta agar berhati-hati dalam menata wisata Labuan Bajo.

Bila perlu, kata Jokowi, diberlakukan sistem kuota agar jangan tercampur aduk antara yang turis premium dan menengah bawah.

“Kita memang memiliki Bali yang sudah sangat terkenal. Dan sekarang, sedang dikembangkan sepuluh Bali baru. Lima destinasi bahkan kita kebut pengembangannya dalam dua tahun ini,” katanya.

Untuk mengelola kawasan wisata Labuan Bajo, pemerintah akan membenahi sejumlah fasilitas, antara lain pembangunan Bandara Komodo sebagai bandara internasional.

Pertengahan tahun depan runway Bandara Komodo sudah 2.450 meter. Artinya, pesawat Airbus 320 bisa landing. Selain itu, ada peningkatan dari kapasitas penumpang yang diharapkan lebih dari 3,5 juta orang.

Selain itu, kekurangan sarana air bersih yang kerap menghantui warga akan diatasi. “Untuk kerajinan, harus dikemas sedemikian apik sehingga menjadi hal yang menarik,” tambah Jokowi.

Perlu Ditinjau Kembali

Peneliti Alpha Research Database Indonesia sekaligus pemerhati masalah NTT Ferdy Hasiman menegaskan, stratifikasi wisata premium ini sebaiknya ditinjau ulang dan pemerintah perlu membeberkan konsepnya lebih rinci kepada masyarakat Manggarai Barat (Mabar).

“Apa yang di dapat rakyat Mabar dari bisnis pariwisata premium ini? Di TNK [Taman Nasional Komodo] saja, penerimaan dari pajak dan retribusi masuk senilai Rp28 miliar tapi pemasukan untuk Manggarai Barat, daerah lokasi TNK enggak jelas,” katanya di Jakarta, Minggu (1/12), melansir CNBC Indoensia.

Ferdy menegaskan, pemerintah pusat berlaku tidak adil dalam pengelolaan aset wisata Labuan Bajo. Di mana masyarakat yang tinggal di Pulau Komodo tak diperhatikan oleh pemerintah bertahun-tahun.

Sementara itu, aset Taman Nasional Komodo diambil pemerintah pusat, sedangkan masyarakat di wilayah TNK menjadi tanggung jawab daerah.

Ferdy juga menyentil soal infrastruktur, dalam hal ini listrik, di mana Pembangkit Listik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu di Manggarai hanya melayani kelistrikan untuk pariwisata Mabar, sementara kapasitasnya hanya 2×4 megawatt (MW).

Situs Rekadaya mencatat, PLTP Ulumbu merupakan proyek percontohan pertama untuk mengelola panas bumi skala kecil bagi masyarakat terpencil.

PLTP ini terletak di Desa Wewo, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai dengan kapasitas sebesar 2×2,5 MW.

Padahal di aturan panas bumi, potensi yang kapasitasnya di bawah 10 MW diambil PLN memakai dana imbursment dari APBN untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

“Masyarakat sekitar Ulumbu enggak dapat listrik, karena listriknya di bawah ke hotel-hotel di Bajo,” katanya.

Karena itu, Ferdy meminta pemerintah pusat agar tidak mengelola Labuan Bajo untuk mensejahterakan para elit dan pengusaha pariwisata, sementara tata kota dan kesejahteraan masyarakat lokal tidak mendapat perhatian.

“Air bersih juga jadi isu krusial masyarakat Labuan Bajo. Sementara air di hotel-hotel itu penuh. Ini [pemerintah] pusat ini ke Bajo hanya untuk melayani bisnis elit saja,” katanya.

Pernyataan Ferdy ini benar. Jika memang kawasan wisata Labuan Bajo dikelola hanya untuk orang kaya, maka masyarakat NTT yang kebanyakan masih miskin tentu tidak dapat menikmati akses yang layak terhadap kekayaan alam lokal tersebut.

Pemerintah dalam tataran ini justru menciptakan segmentasi masyarakat secara tidak adil; mementingkan akumulasi modal daripada pembangunan berbasis kearifan lokal.

Masyarakat NTT dalam perjalanan waktu akan terpinggirkan karena jauh dari akses terhadap sumber daya yang semestinya bisa mereka nikmati sebagai pengalaman kebudayaan.*