LABUAN BAJO, FLORESPOS.ID – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat menolak kehadiran wisatawan asing berkantong tipis atau miskin berkunjung ke NTT. Pernyataan itu pun telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Sebab, kata Viktor, pariwisata di NTT dirancang untuk menjadi destinasi kelas premium di wilayah Indonesia bagian timur.

Penobatan wisata NTT sebagai kelas premium menunjukkan bahwa di setiap tempat di NTT ada keindahan alam dan budaya yang akan dipenuhi wisatawan asing dari berbagai negara.

“Karena itu, wisatawan yang datang itu harus kaya. Kalau yang miskin tidak boleh datang,” tegasnya, melansir Kompas.com.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTT Lydia Kurniawati Christyana membenarkan pernyataan Gubernur Viktor tersebut. Hal itu bertujuan menarik wisatawan asing datang ke NTT, sehingga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Pak Gubernur memang statement-nya selalu menohok. Mungkin itu salah satu jawaban dia bahwa banyak lho potensi wisata di Labuan Bajo. Oleh karena itu, pemerintah sangat memikirkan bagaimana sarana prasarana diperbaiki terlebih dahulu,” katanya di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Jumat (15/11).

Kepala Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina Sukarsono pun mengatakan, setidaknya sejak tahun 2017 pemerintah memang menggenjot pembangunan destinasi wisata Labuan Bajo untuk menjadi market premium.

Berbagai pembangunan sarana dan prasarana, seperti dermaga, bandara internasional, dan perbaikan jalan, hingga tahun 2019 pun mulai terlihat hasilnya.

“NTT memang disasar untuk market. Potensi wisatanya luar biasa sehingga memang yang bisa datang ke lokasi-lokasi tadi adalah market premium. Dan kita perlu lihat (pernyataan), Gubernur itu maksudnya untuk menambah wisatawan yang datang,” ujarnya.

Apalagi, Pulau Komodo telah menjadi salah satu daya tarik Labuan Bajo masuk kategori World Heritage Site dari UNESCO.

Dengan demikian, kata Shana, urgen untuk memanfaatkan wilayah timur Indonesia menjadi destinasi wisata dan memicu pertumbuhan ekonomi.*