KUPANG, FLORESPOS.IDFront Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Kupang meminta Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat menghentikan proyek tambang batu gamping dan pabrik semen yang direncanakan akan dibangun di Kampung Luwuk dan Lingko Lolok, Manggarai Timur.

Permintaan ini dilontarkan menyusul pernyataan Gubernur Victor pekan lalu yang mengatakan bahwa proyek tambang di Matim sampai saat ini belum dilanjutkan proses perizinannya.

Dalam sebuah pernyataan pers yang diterima Florespos.id, Senin (15/6), FMN Kupang meminta agar Victor harus menghentikan segala bentuk izin usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Selain mendesak Pemprov NTT, FMN Kupang juga mengutarakan pernyataan sikap tegas kepada Bupati Manggarai Timur.

Dalam pernyataan itu, FMN Kupang mendesak Bupati Agas Andreas membatalkan segala rencana yang berkaitan dengan kehadiran investasi tambang di wilayah Luwuk dan Lingko Lolok.

“Invenstasi pertambangan di NTT ternyata tidak pernah membawa dampak kesejahteraan secara signifikan pada masyarakat. Keuntungan tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan,” tulis FMN Kupang dalam pernyataan itu.

Selain mendesak dua otoritas pemegang kuasa atas perizinan tambang di NTT, FMN Kupang juga meminta agar DPRD Manggarai Timur harus menyatakan sikap politik yang tegas sebagai wakil rakyat yang mengutamakan kepentingan rakyat.

Sebab, selama kasus pertambangan di Matim mencuat ke publik, DPRD Matim belum mengeluarkan satu pun pernyataan.

Ini bertolak belakang dengan tiga fraksi dari DPRD NTT, yaitu Fraksi PAN, PKB dan Hanura yang secara tegas menolak tambang di Matim.

Menurut ketiga fraksi, kehadiran tambang di tanah Congkasae, selama 26 tahun terakhir, tidak pernah berdampak positif.

Masyarakat tetap miskin, kehilangan tanah ulayat, pekerjaan, dan meninggalkan lubang tambang yang menganga, tak terurus.

Menimbang pentingnya hak petani atas tanah mereka, FMN Kupang menyarankan agar Gubernur NTT dan Bupati Matim mengembalikan tanah milik masyarakat kedua kampung yang telah “dirampas”.

Mengapa dikatakan merampas karena Bupati Agas terkesan mengintimidasi dan menekan masyarakat yang menolak kehadiran proyek tambang tersebut. Hal mana terlihat dalam sebuah unggahan video di media sosial, 5 Juni lalu.

Menurut FMN Kupang, hal itu penting mengingat proyek tersebut masih belum beroperasi dan masih dalam tahap sosialisasi.

Konsekuensi dari “perampasan” tersebut adalah masyarakat lokal kehilangan tanah ulayat dan akhirnya kehilangan pekerjaan.

Alhasil, satu-satunya jalan keluar dari jeratan ekonomi yang melilit adalah dengan terpaksa meninggalkan desanya untuk mengadu nasib ke luar negeri menjadi TKI/TKW.

Dikerjakan Dua Perusahaan

Adapun proyek tambang batu gamping dan pabrik semen di Matim dikerjakan oleh dua perusahaan. Satunya PT. Istindo Mitra Manggarai (IMM) dan lainnya adalah PT. Singa Merah NTT.

Menurut data Ditjen AU, PT. Istindo Mitra Manggarai adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, termasuk juga kegiatan penggalian batu, batu kapur atau gamping.

PT. IMM berencana melakukan penambangan batu gamping seluas 599 hektar di Lingko Lolok, Satar Punda, Lambaleda.

Pada Maret 2018, PT. IMM mengantongi IUP Eksplorasi batu gamping seluas 198,8 hektar dan September 2019 kembali mengantongi IUP Eksplorasi Batu Gamping seluas 599 hektar dari Gubernur Victor.

Sementara itu, Grup Semen Singa Merah adalah investor yang sama yang telah berkonflik dengan 500 petani dalam investasi semen di Puger Kulon Jember, Jawa Timur.  Rekam jejak yang buruk ini tidak menjadi preseden Pemprov NTT dalam memberikan IUP.

Saat ini, kedua perusahaan telah memberikan jaminan sebesar Rp20 juta (untuk tahap I dan II) kepada sekitar 87 KK di kedua kampung.

Meski demikian, masih ada sebagian KK yang menolak lahannya dan rumahnya dievakuasi. Artinya, mereka menolak tambang.*