JAKARTA, FLORESPOS.ID – Sejak 1956, isu pembentukan Provinsi Flores masih berada pada level wacana. Dalam narasi sejarah yang sangat panjang itu, isu ini seperti tidak mengalami kemajuan berarti, meski cukup strategis.

Namun belakangan, wacana tersebut telah sedikit berkembang yaitu dengan perubahan nama dari Provinsi Flores menjadi Provinsi Kepulauan Flores (PKF).

Satu harapan masyarakat adalah isu tersebut tidak begitu saja menguap, tapi dijadikan isu strategis untuk pengembangan daerah yang lebih baik.

Di lain pihak, pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores (P4KF) beberapa waku lalu merupakan satu langkah maju dari pemerintah daerah di Flores-Lembata.

Setelah dibentuk, tim ini telah bekerja maksimal dengan mengadakan dua kongres besar, yang pertama di Bajawa, Ngada, tahun 2014, dan yang kedua dilaksanakan di Mbay, Nagekeo pada 2015.

Yang tergambar dari dua pertemuan akbar para pemimpin se-Flores dan Lembata itu adalal bahwa para kepala daerah telah membulatkan tekad untuk membentuk satu provinsi baru. Yang belum selesai adalah perihal penentuan ibukota provinsi.

Untuk sementara, setidaknya ada lima calon ibukota provinsi Kepulaun Flores, yakni: Ende, Maumere, Borong, Labuan Bajo dan Mbay. Ketiga kota ini sama-sama punya potensi geografis yang strategis untuk dijadikan ibukota. Soalnya adalah pemilihan ibukota lebih merupakan urusan politik.

Artinya, siapa yang paling kuat secara politik, dialah yang akan memenangkan pertarungan wacana ibukota tersebut.

Menurut pemberitaan media lokal, dalam kongres ketiga yang semestinya dilaksanakan di Ende, tapi tidak terlaksana hingga saat ini, panitia akan menentukan di mana persis ibukota provinsi seturut hasil penelitian tim independen dari Universitas Gajah Mada (UGM) dan beberapa universitas terpercaya.

Hal itu dimaksudkan agar penentuan ibukota provinsi itu bebas kepentingan dan tidak dipengaruhi oleh kelompok dominan tertentu.

Perihal ini masyarakat tidak boleh terprovokasi oleh kepentingan golongan terkait penentuan letak ibukota provinsi. Kita harus melepaskan ego sektoral dan feodalisme kesukuan agar wacana itu menjadi kenyataan.

Pertalian antara besarnya harapan masyarakat dan progresivitas langkah pemerintah menanggapi isu ini membawa angin segar bahwa wacana provinsi Kepulauan Flores dalam waktu yang tidak lama lagi akan berubah status menjadi satu daerah defenitif, yang terpisah dari induk semangnya.

Kemandirian Provinsi Kepulauan Flores sebagai satu wilayah otonomi baru terletak pada kesatuan dan komitmen bersama untuk memajukan pembangunan dan potensi besar wilayah Kepulauan Flores agar bisa bersaing pada level yang lebih tinggi.

Keterlepasan Kepulauan Flores dari provinsi induknya, NTT, tidak boleh dilihat sebagai perpisahan dalam arti tegas.

Sebab masyarakat NTT sejak dahulu sekali telah memiliki ikatan kekeluargaan yang amat kuat. Bahwa ikatan itu tidak dilatari oleh ideologi atau agama tertentu; bukan juga sekedar iakatan kultur, tetapi lebih dari itu karena ikatan kolateral.

Karena itu, meski Provinsi Kepulauan Flores ingin terpisah dari NTT, namun hal ini tidak menjadi penghalang dan putusnya ikatan emosional, terlebih lagi dalam hal kerjasama di bidang ekonomi-politik, sosial, budaya dan keamanan antara dua wilayah regional ini.

Tidak bermaksud terlepas dari kenyataan menguatnya isu pembentukan Provinsi Kepulauan Flores yang kini sedang dalam proses perampungan, ada beberapa isu penolakan yang juga sudah lama terbangun.

Isu penolakan itu bermula dari pemahaman bahwa pembentukan satu provinsi baru tidak menjawabi apapun yang diharapkan oleh masyarakat. Sederhananya, pemisahan Provinsi Kepulauan Flores dari NTT hanya akan menuai masalah baru.

Beberapa masalah itu antara lain: 1) pembengkakkan anggaran, 2) korupsi semakin merajalela dengan bertambahnya “perut” birokrasi, 3) peluang para elite politik untuk bagi-bagi jabatan, dan 4) terbentuknya satu Korem baru karena sebuah daerah provinsi wajib memiliki satu Korem.

Terkait persoalan terakhir ini agaknya cukup dilematis karena ini menyangkut keamanan. Hal ini berangkat dari anggapan bahwa Flores tidak mempunyai lokasi yang luas untuk penempatan satu Korem baru.

Namun kalau kita melihat fakta bahwa ada negara sekecil Singapura pun bisa mengkonsolidasi sistem keamanan dengan baik.

Hemat saya, cukup logis dan masuk akal jika isu penolakan itu bermula dari anggapan seperti keempat hal di atas.

Namun jika kita melihat lebih dalam realitas masyarakat Kepulauan Flores pada umumnya, maka beberapa masalah yang diangkat ini bisa kita tunda terlebih dahulu.

Dari segi pembangunan, Flores masih sangat terbelakang. Di daerah seperti Nangapanda di Pantai Selatan Ende dan seanjang pantai utara Ende hingga kini terlihat masih “perawan” dari sentuhan pemerintah. Di daerah Manggarai, infrastruktur jalan dan listrik masih sangat memprihatinkan.

Untuk mempersempit pembahasan, saya cukup menyinggung dua persoalan utama. Pertama, terkait isu pembengkakan anggaran.

Sejak digaungkannya UU Otonomi Daerah (Otda) maka segala urusan kepemerintahan daerah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah (Pemda).

Atau dalam istilah lain disebut sebagai desentralisasi kekuasaan. Ini merupakan sinyal baik bahwa pemerintahan pusat menaruh kepercayaan penuh pada Pemda.

Namun jika meneropong realitas terkini, tidak jarang dampak dari desentralisasi itu menciptakan “raja-raja” kecil di daerah.

Tidak sedikit para Bupati yang terdepak di balik jeruji besi karena menyalahgunakan keuangan negara (korupsi).

Kepercayaan pemerintah pusat direduksi atau dipelintir menjadi “peluang” untuk menambah kantong pribadi, penggelembungan anggaran, dan ada juga yang bagi-bagi sisa APBD.

Para pejabat cenderung berpikir oportunistik, bahwa daripada harus dikembalikan ke pusat, lebih baik dana sisa dibagi-bagikan kepada kelompok atau golongan tertentu, atau mencanangkan program akhir tahun untuk menghabiskan dana yang ada.

Kurangnya kontrol langsung dari pemerintah pusat, atau dalam hal ini Gubernur sebagai “mandor”, dan juga DPRD, menyebabkan banyak penyimpangan di daerah-daerah (kabupaten).

Oleh karena itu, hemat saya, Gubernur sebagai administrator pemerintah pusat mesti lebih dekat dengan para pemerintah kabupaten. Gubernur tidak asal main ‘sepak’ atau ‘tendang’ saja, tapi mesti menjalin komunikasi yang baik secara struktural.

Dalam konteks NTT, dengan begitu luasnya wilayah administrasi dan penduduk yang tersebar di pulau-pulau besar dan kecil, maka isu pembentukan provinsi Kepulauan Flores merupakan satu kemendesakan terutama untuk menghemat biaya transportasi yang biasanya diselewengkan pejabat daerah.

Berkaitan dengan anggaran, porsi APBD kabupaten-kabupaten di NTT (Flores khususnya) sangat kecil, kurang dan lebih 1 miliar. Dari APBD yang kecil itu hanya bisa untuk membiayai para ASN (60-70%) sedangkan sisanya (30-40%) untuk sektor lainnya.

Realitas ini menafikan satu pertanyaan: apakah APBD yang minim itu bisa memajukan pembangunan di daerah? Bukankah itu kemudian lahirkan kebiasaan untuk tetap bergantung pada pemerintah pusat. Dan faktanya, demikian adanya.

Pada prinsipnya, dengan adanya satu provinsi, yang mempunyai porsi anggaran cukup besar dari pusat, maka pemerintah provinsi mempunyai porsi yang lebih besar untuk bisa memajukan daerah kabupaten. Sehingga pemerintah kabupaten tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga pada pemerintah provinsi.

Di lain pihak, adanya pemerintah provinsi yang dekat dengan kabupaten sangat membantu pemerintah pusat untuk mengontrol, memantau dan mengakomodasi semua pemanfaatan anggaran dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Kedua, soal pembengkakan birokrasi dan korupsi. Tidak ada negara atau pemerintahan tanpa aparat birokrasi. Memang dalam mindset banyak orang adanya aparat birokrasi hanya akan menuai banyak masalah baru, khususnya peluang adanya korupsi.

Namun tetap saja birokrasi mutlak perlu. Tanpa birokrasi, negara atau pemerintahan tidak bisa berjalan: seperti perahu tanpa dayung.

Di atas semua ini, yang paling penting adalah bagaimana mereformasi dan merevitalisasi birokrasi, atau dalam bahasa Presiden Jokowi: Revolusi Mental.

Maka yang dibutuhkan adalah pembinaan mental birokrat, pengetatan dan efektivitas jam kerja para pegawai serta profesionalisme birokrat, dalam arti pengangkatan pegawai pemerintahan tidak dilatari oleh kepentingan, kedekatan emosional, atau sekedar mengisi jabatan yang kosong. Namun ia harus kompeten di bidangnya.

Ihwal korupsi, ini adalah penyakit sosial yang sulit diberantas. Korupsi seolah telah menjadi “budaya” kehidupan manusia di manapun.

Provinsi NTT, menurut hasil survei beberapa LSM terpercaya, ditengarai masuk dalam tiga besar provinsi terkorup di Indonesia.

Ini berarti, NTT merupakan “sarang” dan “lahan” empuk bagi pertumbuhan korupsi. Lantas kita bertanya: apakah ini merupakan dampak langsung dari membeludaknya aparat birokrasi, ataukah memang karena mental birokrat itu sendiri?

Pertanyaan ini secara terang mengamini bahwa isu penolakan provinsi Kepulauan Flores berlatar pembengkakan birokrasi dengan sendirinya runtuh. Nyatanya, banyaknya birokrat tidak memengaruhi peningkatan dan tingginya mental korup.

Dan jika kita memasang isu korupsi di depan bingkai perjuangan masyarakat Kepulauan Flores itu berarti kita melemahkan titik nadir animo masyarakat dan pemerintah yang sejauh ini sudah berjuang mendekati titik final.

Pembentukan provinsi Kepulauan Flores yang kini semakin dekat di hati masyarakat tidak boleh diganyang oleh prasangka yang destruktif.

Sebab konsistensi dan komitmen pemerintah daerah untuk memikul semua mimpi masyarakat sejak 57 tahun lalu itu kian penting.

Titik kulminasi dari semua harapan masyarakat akan defenitifnya provinsi Kepulauan Flores adalah penciptaan satu kultur politik yang bersih, jujur, terbuka, aspiratif, adil dan beradab.

Pembentukan provinsi baru ini lebih bertujuan untuk mendekatkan pelayanan dan percepatan pembangunan, karena begitu banyak daerah di Flores yang belum disentuh pembangunan sama sekali.

Fakta ini tidak boleh direduksi hanya untuk kepentingan politik semata. Tetapi junjunglah kepentingan publik pada pundak pembangunan.

Meski Ketua P4KF Marianus Sae terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi, namun perjuangan ini tidak boleh berhenti.

Ada sejumlah tim yang masih bersemangat dan terus berjuang agar gagasan ini tercapai. Mereka menilai Flores merupakan daerah yang penuh kaya akan alam dan budaya.

Tidak hanya sumber daya alam, tapi ketersediaan sumber daya manusia untuk menopang berdirinya sebuah daerah otonomi berbentuk provinsi pun sudah siap.

Dan saat ini, dengan penetapan Labuan Bajo menjadi ikon wisata Indonesia (wisata super premium), maka urgensi pembentukan ini tidak sekedar ingin berpisah dari NTT, tapi yang lebih substansial adalah untuk membentuk sentra ekonomi yang kuat dan terjangkau.*