ENDE, FLORESPOS.ID – Hampir semua masyarakat di Kabupaten Ende, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengetahui Desa Kerirea. Wilayah ini adalah wilayah keberadaan suku Paumere; suku yang akhir-akhir ini memang sedang dalam sorotan media lokal maupun nasional.

Satu saja sumber konflik di Desa Kerirea, yaitu kasus tanah dan keterlibatan pihak-pihak aparat negara Republik Indonesia (baca: TNI/Polri) di wilayah tersebut.

Hari ini, publik Desa Kerirea dihebohkan kembali dengan rencana kehadiran TNI di wilayah tersebut. Rencana tersebut persis hadir di tengah tekanan psikis masyarakat sebagai dampak nyata dari kehadiran aparat negara yang sewenang-wenang dalam masalah tanah beberapa waktu lalu.

Masyarakat Desa Kerirea trauma melihat kehadiran aparat negara yang tentu dalam ingatan mereka sangat kuat membekas dengan intimidasi, represi dan suara-suara tembakan di tahun lalu. Trauma ini adalah trauma sosial kolektif, karena berkaitan dengan seluruh warga desa atau seluruh warga suku Paumere.

Dengan trauma yang masih kuat membekas dalam ingatan masyarakat, kini muncullah gagasan untuk memperbaiki citra TNI di kalangan masyarakat Desa Kerirea.

Kronologi Rencana TNI Masuk Desa Kerirea

Berikut saya beberkan kronologi rencanaTNI masuk Desa Kerirea:

Pertama, kronologi awalnya pada tanggal 3 September 2019, ketika Kepala Desa Kerirea dikonfirmasi melalui telepon pribadi terkait rencana TNI masuk desa. Hal itu dikomunikasikan oleh Kepala Koramil Wolowona an. Riky A. Mesak.

Ia menjelaskan rencana Dandim yang baru mereka untuk melakukan kegiatan dalam rangka menjelang HUT TNI ke-74 pada tanggal 5 Oktober 2019 nanti di wilayah kecamatan Nangapanda, tepatnya di Desa Kerirea.

Kedua, pada hari Senin, 9 September 2019, Kepala Desa bertemu Pastor Paroki St. Eduardus Nangapanda, untuk berkonsultasi mengenai kegiatan mereka itu. Ternyata sehari sebelumnya pihak TNI sudah bertemu dengan pastor paroki terkait rencana kegiatan itu.

Dan menurut informasi, utusan TNI mengatakan bahwa mereka sudah koordinasi dan kontak sama kepala Desa Kerirea. Kesalingsengkarutan informasi mulai terjadi di sini.

Ketiga, Pada hari Selasa, 10 September 2019, Kepala Desa Kerirea membuat pertemuan di Desa bersama seluruh warga dan beberapa tokoh masyarakat yang dihadiri langsung oleh Koramil sendiri untuk menjelaskan rencana mereka.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Koramil menyebutkan bahwa kegiatan mereka di Desa Kerirea ada dua, yaitu, pertama, kegiatan bakti sosial (Baksos), dan kedua, kegiatan karya bakti yang meliputi penyuluhan, pengobatan gratis, bakti sosial, rencana rehab gereja, rehab rumah warga, bangun MCK bersama masyarakat.

Yang paling mendasar kata Koramil, adalah “Pa Dandim yang baru ingin mengembalikan citra TNI yang selama ini dianggap buruk oleh warga setempat”.

Keempat, pada hari Kamis, 12 September 2019, tiga Kepala Desa, Camat Nangapanda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Ende bersama Dandim 1602 pertemuan di kantor Camat Nangapanda terkait rencana kegiatan tersebut.

Pertemuan itu menghasilkan beberapa poin, antara lain: pertama, kegiatan itu adalah kegiatan Rutinitas TNI setiap tahun dalam rangka menjelang HUT TNI, bukan hanya bakti sosial dan karya bakti tetapi masih ada kegiatan lainnya.

Kedua, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembalikan Citra TNI di hadapan masyarakat.

Ketiga, kegiatan ini akan lebih difokuskan ke Sanggazozo termasuk mereka akan menginap di Sanggazozo, sedangkan ke Kerirea hanyalah pekerjaan fisik, seperti rehab rumah ibadat, plaster gereja di Tanda, rehab rumah warga, kegiatan penyuluhan kesehatan di sekolah.

Keempat, kegiatan ini turun bersama pemerintahan mulai dari Dinas PMD sampai Camat dan Desa. Kelima, kegiatan ini dilakukan mulai tanggal 23-28 September 2019.

TNI Pertimbangkan Psikis Masyarakat

Pada prinsipnya masyarakat Kerirea terbuka terhadap program pemerintah, namun program pemerintah itu mestinya mempertimbangkan aspek psikis masyarakat.

Psikis masyarakat Desa Kerirea saat ini sebenarnya berada dalam suatu dilema keamanan (Sicherheitsdilemma) dalam bahasanya Manula Spindler dalam artikelnya tentang Teori konflik Neoinstitusionalismus dalam bukunya Thorsten Bonacker (Hg.), Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien, Wiesbaden, 2008.

Dilema yang dialami adalah di satu sisi masyarakat tahu bahwa TNI memiliki “Jati Diri“ yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya Pasal 2. Namun pada kenyataannya masyarakat sudah mengalami fase sejarah di mana jati diri itu tidak sesuai dengan profesionalitas yang dituntut UU itu sendiri.

Apakah upaya memperbaiki citra TNI itu bisa dilakukan dengan cara TNI masuk desa? Semuanya masih terbuka terhadap banyak kemungkinan yang akan terjadi.

Akan tetapi pertimbangan akan konteks sosial budaya masyarakat mungkin perlu menjadi acuan untuk dipikirkan pihak pembuat kebijakan.

Tawaran Alternatif

Sebagai salah satu warga yang mengamati pergulatan konkret masyarakat Desa Kerirea sejak permasalahan tanah suku Paumere, saya lebih menawarkan alternatif ini kepada aparat keamanan:

Pertama, citra baik TNI akan sendirinya dibentuk dan dikembalikan, jika TNI AD secara tegas menyatakan perjanjian tertulis bahwa TNI tidak terlibat dalam kasus tanah suku Paumere.

Kedua, karena keterlibatan TNI di masa lalu telah melukai hati seluruh warga suku Paumere, maka segala upaya apapun sebaiknya dilakukan dengan koordinasi yang terbuka dan transparan dengan pihak-pihak yang selama ini membantu memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan tanah itu.

Ketiga, program TNI masuk desa itu tampaknya belum terlalu relevan untuk konteks masyarakat Desa Kerirea yang adalah masyarakat suku Paumere itu sendiri.

Program pemerintah itu semestinya melalui koordinasi yang baik dengan instansi adat dan juga tokoh agama. Dan hal itu perlu dikaji dengan matang melalui proses diskusi sambil mempertimbangkan aspek-aspek sosial, kemanusiaan, psikis, dll. yang pasti memberikan dampak langsung kepada masyarakat atau warga suku atau umat yang ada di wilayah Desa Kerirea.

Jika seandainya program itu dijalankan berdasarkan hasil pembicaraan hanya antara pihak TNI dan Kepala Desa Kerirea, serta beberapa warga desa, maka dalam hal ini tanggung jawab yang mesti dipertanggungjawabkan pertama-tama kepada publik adalah Kepala Desa Kerirea. Kepala Desa Kerirea mesti menjelaskan latar belakang dan pertimbangan apa sehingga menyetujui program tersebut.

Dua Arah Pendekatan

Konfirmasi dari Dandim terkait rencana itu bukan merupakan keputusan atau bukan merupakan suatu jawaban “Ya“ atas rencana itu. Bahkan pertemuan yang sudah dijalankan di kantor camat itu tentu tidak menjadi jaminan bahwa program harus dilakukan, karena pertimbangannya mesti dua arah (pendekatan).

Arah pertama, masyarakat didekati dan diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengungkapkan isi hati mereka, apakah mereka merasa nyaman dengan rencana itu? Apakah masyarakat merasa nyaman ketika TNI menginap di desa Sanggazozo lalu aktif melakukan kegiatan sosial di Desa Kerirea?

Kami tidak menolak kehadiran TNI, namun sebaiknya sebelum rencana TNI masuk Desa Kerirea itu dijalankan perlu dibicarakan bersama dengan seluruh masyarakat, tokoh-tokoh adat setempat dan tokoh agama. Mengapa? Terbuka banyak kemungkinan di balik program ini, antara lain:

Pertama, upaya rekonsiliasi dan memperbaiki reputasi nama baik? Benarkah ada upaya rekonsiliasi untuk memperbaiki reputasi nama baik dari pihak aparat keamanan kepada masyarakat Desa Kerirea atau warga suku Paumere?

Jika itu adalah sebuah upaya rekonsiliasi, maka upaya itu tidak boleh dilakukan serta merta, tetapi harus melalui perencanaan yang matang dan harus ada pihak ketiga yang akan menjadi penengah (mediator).

Sebab jika tanpa melalui perencanaan yang matang, maka program ini akan menjadi peruncing pecahnya konflik horizontal antar sesama warga suku maupun konflik vertikal dengan TNI.

Kedua, terbuka pula kemungkinan lain yang bisa saja sangat fatal adalah bahwa meningkatkan kecurigaan antara masyarakat yang mendiami batas tanah seperti Ndetufeo, Guna, Paujawa dengan masyarakat Kerirea.

Hal ini sangat mungkin terjadi karena logisnya bagaimana bisa terjadi penolakan pengukuran batas tanah yang diklaim Indra Hasan dan TNI kalau saja sekelompok TNI itu sudah ada di batas-batas tanah itu sendiri.

Akan sangat mungkin bahwa masyarakat di desa Sanggazozo akan berpikir bahwa masyarakat desa Kerirea justru membangun kompromi yang tidak rasional, objektif dan terbuka dengan seluruh warga suku termasuk dengan warga suku yang berada di desa lainnya.

Jika hal itu benar terjadi, maka sungguh konyol. Artinya, kehadiran TNI itu sungguh menjadi peruncing bagi pecahnya konflik horizontal (antar desa) di Kecamatan Nangapanda.

Ketiga, peran Kepala Desa Kerirea patut dipertanyakan. Mengapa? Kenyataan menunjukkan bahwa kepala Desa Kerirea berbicara banyak tentang “Tiga Tungku“, yakni pemerintah, adat dan agama.

Sejauh mana “Tiga Tungku” itu berdiri dan memainkan peran yang sama untuk menopang kehidupan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat? Jika “Tiga Tungku” cuma sebatas ide saja, maka “Tiga Tungku” itu tidak lebih dari sebuah teori konspirasi bohong untuk melindungi diri dan mencari keamanan diri sendiri.

Kemungkinan yang terbuka dari rencana ini adalah pendekatan dialog terbuka dengan seluruh masyarakat atau seluruh warga suku Paumere tanpa represi dan bentuk tekanan psikis lainnya.

Hal itu dibuat agar seluruh masyarakat bisa dengan bebas mempertimbangkan dan memutuskan dengan baik yang dihadiri oleh tungku adat, tungku pemerintah dan tungku agama. Hasil dari dialog itu akan menjadi rekomendasi apakah program TNI masuk Desa Kerirea ini relevant atau belum bisa diterima untuk saat ini.

Ketenangan mengambil keputusan itu mesti diimbangi dengan pertimbangan banyak aspek dan sudut pandang dari berbagai arah. Kompromi sepihak umumnya bukanlah cara terbaik untuk suatu kesejahteraan bersama.

Mencari untung untuk diri sendiri, itu bukanlah teladan Yudas yang wajib ditiru oleh siapa saja. Berbulu domba pun bukanlah cara singa yang tidak diketahui POM pusat. Demikian juga program pemerintah mestinya tidak merusak bonum commune di masyarakat.*