JAKARTA, FLORESPOS.ID – Tiga lembaga HAM Indonesia, Amnesty International Indonesia, IKOHI, KontraS memandang kasus Tanjung Priok 1984 masih harus terus diingat dan diperjuangkan karena korban hingga saat ini belum mendapatkan hak atas kebenaran dan hak atas pemulihan yang adil.

Selama lima tahun terakhir, Presiden Joko Widodo pun tidak pernah memberikan pernyataan apabila kasus Tanjung Priok telah berakhir atau belum. Padahal satu-satunya hal yang dibutuhkan adalah kebenaran dan keadilan dari negara terhadap pelanggaran HAM.

Karena itu, lembaga-lembaga HAM itu meminta Presiden Jokowi segera menginisiasi sebuah mekanisme pemulihan kepada korban dan keluarga korban.

Meskipun mekanisme pengadilan untuk kasus Tanjung Priok sudah ada, namun pemerintah masih mengabaikan pemulihan hak-hak korban yang dirugikan atas terjadinya peristiwa Tanjung Priok. Pemulihan bagi korban adalah sebuah hal esensial untuk mencegah mereka menjadi korban lebih jauh.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun didesak untuk segera melakukan memorialisasi sebagai bagian dari pengungkapan kebenaran terhadap kasus Tanjung Priok.

Berkaca pada inisiatif pemerintah terhadap peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang telah membangun prasasti memorialisasi terkait kasus tersebut, maka upaya ini harusnya juga dapat dilakukan dengan mudah oleh Pemprov.

Pelanggaran HAM Berat

Peristiwa berdarah yang terjadi pada 12 September 1984 tersebut merupakan salah satu dari tiga kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang berhasil dibawa ke proses pengadilan HAM Adhoc.

Dugaan pelanggaran HAM berat terindikasi oleh adanya pembunuhan secara kilat, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa.

Keempat kejahatan ini merupakan kejahatan sebagaimana kejahatan yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan laporan Komnas HAM, peristiwa ini menimbulkan korban sebanyak 79 orang; yang terdiri dari korban luka sebanyak 55 orang dan meninggal 23 orang.

Tahun 2001, Pengadilan HAM Adhoc tingkat pertama yang dibentuk melalui sebuah Keputusan Presiden telah memutus bersalah 12 terdakwa (dari 14 personel militer yang masih aktif maupun yang telah pensiun) pelaku pelanggar HAM, sekaligus memerintahkan negara untuk memberikan ganti rugi kepada korban dalam bentuk kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Namun, para terdakwa melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan berhasil lolos dari jeratan hukum pidana karena diputus bebas oleh pengadilan. Putusan yang menyatakan bahwa para pelaku bebas, merupakan kepedihan yang dirasakan bagi korban dan bagi pegiat yang berkecimpung dalam dunia HAM.

Setelah pengadilan membebaskan Kapten Artileri Sutrisno Mascung pada tahun 2006, Mahkamah Agung menolak permintaan jaksa untuk membatalkan keputusan tersebut, dengan alasan bahwa kasus tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM (karena korban bersenjata) dan kasus tersebut harus diproses di pengadilan pidana, bukan pengadilan HAM Adhoc.

Seperti kasus lainnya, Jaksa gagal mengungkapkan peran pihak yang merencanakan, lemah dalam menyusun surat dakwaan, dan gagal memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

Di luar proses pengadilan, terdakwa menawarkan islah kepada korban dan saksi, sehingga banyak dari mereka kemudian menarik kesaksian atau mencabut pernyataan.

Korban sampai saat ini masih menantikan keadilan yang tak kunjung datang. Dalam hal ini di antaranya adalah hak reparasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain itu, korban masih menginginkan inisiatif dari pemerintah provinsi untuk membangun sebuah memorialisasi terhadap kasus Tanjung Priok 1984 sebagai suatu simbol pengingat publik bahwa kekerasan dan represifitas oleh perangkat negara kepada masyarakat sipil harus dihentikan.*