JAKARTA, FLORESPOS.ID – Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan ibukota baru hari ini, Senin (26/8). Dalam keterangan resminya, Presiden Jokowi menetapkan Kabupaten Penajem Paset Utara dan Kutai Kartanegara di Pulau Kalimantan menjadi lokasi ibukota baru.

“Ibu kota negara baru paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” katanya saat konferensi pers pemindahan ibu kota baru di Istana Presiden, Jakarta, Senin (26/8)

Rencana pemindahan ibukota baru tersebut telah bergaung sejak beberapa bulan lalu. Rencana tersebut dimaksudkan untuk mencari lokasi alternatif yang lebih aman dan strategis di luar Jakarta dan pulau Jawa.

Ibukota saat ini, Jakarta, dalam beberapa riset yang dilakukan tim pakar pemerintah dan swasta dinyatakan akan mengalami penurunan permukaan tanah setiap tahun. Itu berarti, dalam beberapa tahun ke depan, Jakarta diprediksi akan tenggelam.

Merespon ancaman tersebut, Presiden Jokowi mengambil langkah cepat untuk mengeksekusi wacana yang bergema sejak masa pemerintahan Soekarno tersebut.

Keseriusan pemerintah ini terlihat dari dimasukkannya anggaran pemindahan ibukota ke dalam APBN 2020 yang diusulkan kepada DPR. Begitu pula, kementrian dan pengamat kebijakan publik pun mengafirmasi pilihan kebijakan Presiden ketujuh RI tersebut.

Perlunya Landasan UU

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, salah satu yang perlu dipersiapkan adalah dasar hukum pembentukan ibu kota baru.

“Kalau tanpa ada landasan UU, takutnya bisa berubah pikiran presiden berikutnya,” kata Arsul di Jakarta, Senin (26/8).

Pengamat perkotaan yang juga dosen di Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriatna pun mengatakan, UU baru diperlukan untuk mencegah timbulnya masalah hukum di kemudian hari.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menegaskan, “pastinya dirumuskan jadi satu UU.”

Pekan lalu, ia menegaskan, pembahasan UU akan dilakukan setelah Jokowi menentukan lokasi persis ibukota baru.

Saat ini, landasan hukum ibu kota Indonesia adalah UU 29/2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelumnya landasan hukum ibu kota adalah UU 34/1999. Aturan lama ini diganti karena “sudah tidak sesuai dengan karakteristik permasalahan Provinsi DKI Jakarta, perkembangan keadaan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan.”

Jika UU baru ini terbit, otomatis UU 29/2007 tidak lagi berlaku.

Gunakan APBN dan Dana Swasta

Presiden Jokowi mengatakan, pendanaan dalam pemindahan ibu kota akan menggunakan 19% dari APBN. Sedangkan sisanya adalah pendanaan dari investasi swasta dan BUMN.

Pendanaan mengandalkan APBN akan diupayakan lewat skema pengelolaan aset negara di Jakarta dan ibukota yang baru.

“Perlu saya sampaikan kebutuhannya Rp 466 triliun. Sembilan persen-nya akan berasal dari APBN,” katanya dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

Adapun dana Rp 466 triliun tersebut di antaranya akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.

Yang lainnya adalah menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya, biaya pemindahan ibu kota juga untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya.

Dan terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan.

Presiden dan DPR Pindah Tahun 2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut, Presiden Jokowi berserta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi pindah ke ibu kota negara pada tahun 2024.

“Ya rencananya gitu. Ya pindah dong, Presiden, Istana Negara kita harapkan DPR juga pindah,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8).

Bambang menyebutkan, kepindahan Presiden Jokowi ke Provinsi Kalimantan lantaran pembangunan gedung Istana Kepresidenan, kementerian lembaga, legislatif dan yudikatif di lokasi yang baru rampung.

Mengenai status Istana Kepresidenan di Jakarta, nantinya akan tetap menjadi objek vital, sedangkan untuk gedung pemerintahan yang lain bisa disewakan kepada pihak swasta.

“Ya tadi kerja sama pemanfaatan aset. Apapun bentuknya pasti aset itu jangan sampai nganggur dan tidak produktif,” sambungnya.

Dua Skema Pemindahan PNS/ASN

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan dua skema, pertama proses pemindahan PNS/ASN dilakukan secara serentak. Atau kedua, pemindahan dilakukan bertahap.

Berdasarkan data Bappenas, jumlah PNS yang pindah ke ibu kota baru sekitar 200 ribu. Bila ditambah anak-istri perkiraannya menjadi 884.840 orang.

“Itu kan masuk dalam hal-hal yang masih dikaji kan, apakah harus seluruhnya dalam satu waktu atau harus bertahap, itu semua masih dalam kajian,” katanya.

Bila yang digunakan adalah skema pertama maka akan dilihat lagi kementerian mana yang diprioritaskan untuk pindah lebih dulu ke ibu kota baru.

“Berapa yang harus dipindahkan, kementerian mana yang prioritas, dan lain sebagainya lah,” sebutnya.

“Ya intinya semua sekarang sedang dikaji. Saya tidak mengatakan nanti bertahap atau bagaimana, tapi intinya semua masih dalam kajian,” tambahnya.*