KUPANG, FLORESPOS.ID – Kasus prostitusi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) makin mengerikan. Sebagai upaya pencegahan, semua elemen diminta untuk turun tangan.

Demikian intisari seruan sejumlah aktivis LSM dan Ormas yang peduli pada masalah sosial dan kemanusiaan di NTT dalam siaran pers yang diterbitkan pada Minggu (21/6), melansir Beritasatu.

Para aktivis itu antara lain Gabriel Sola dari Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia; Yohana Afra Baboraki, Koordinator Lembaga Perlindungan Anak Peduli Kasih Ende; Richard Radja Ray dari Jaringan Diaspora NTT; Pater Sandro Bataona, SVD dari Koordinator Solidaritas Perempuan Flores Lembata dan Alor; Veronika Ata, Ketua Lembaga Perlindungan Anak NTT; serta puluhan aktivis lainnya.

Menurut pernyataan bersama para aktivis, prostitusi yang terjadi di NTT mayoritas melibatkan perempuan dan anak-anak, meski beberapa lainnya melibatkan laki-laki.

Melibatkan perempuan dan anak-anak dalam praktik ini, kata mereka, merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), hak perempuan dan hak anak.

Karena itu, mereka meminta agar semua komponen penting di NTT agar segera turun tangan, menghapus praktik prostitusi.

Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota, aparat penegak hukum (Polda NTT dan seluruh Polres di NTT) serta elemen masyarakat diminta untuk secara bersama-sama mengakhiri praktik yang merusak masa depan perempuan dan anak-anak NTT.

Dalam seruan bersama, mereka menilai bahwa perlindungan perempuan dan anak-anak harus menjadi prioritas dalam program pembangunan, dan masuk dalam pertimbangan dan perencanaan program pembangunan di segala bidang di NTT.

Peningkatan program pariwisata di NTT pun harus selalu seiring dengan penguatan perlindungan perempuan dan anak.

Memang selama ini penyelesaian masalah difasilitasi oleh penegak hukum. Tapi proses penegakan hukum terkait kasus prostitusi di NTT masih semrawut, sehingga tidak mengakhiri praktik ini.

Sementara itu, pemerintah dan masyarakat pun masih cenderung apatis terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekitarnya.

Hal itu terjadi karena terjadi perubahan pola pikir untuk tidak mencampuri masalah orang lain.

Menurut mereka, tatanan kebudayaan NTT sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Karena itu, penyelesaian masalah krusial ini perlu kerjasama semua pihak.

Beberapa Contoh Kasus

Beberapa kasus yang mengemuka belakangan ini misalnya terjadi di Kabupaten Ende, seperti dilaporkan Pos Kupang, 6 Juni lalu.

Selain itu, terjadi Sumba timur (10 Maret 2019) dan kejadian di Kupang menyusul tertangkapnya beberapa Mucikari prostitusi online yang melibatkan anak (Kompas.com, 14 Maret 2019).

Ini beberapa kasus yang sempat dimuat media, namun masih banyak kasus serupa yang belum terekspos ke publik.

Menurut para aktivis, kasus-kasus yang terjadi tersebut beririsan dengan masalah krusial yang menghimpit NTT, yaitu kemiskinan.

Selain itu, di tengah gerak perubahan peradaban, telah terjadi perubahan orientasi, pola dan gaya hidup generasi muda, yang ingin tampil mewah secara instan, serta berpusat pada diri sendiri.

Nilai-nilai luhur yang tertanam dalam adat istiadat di NTT yang menjunjung tinggi kehormatan perempuan dan melindungi anak-anak, secara perlahan tapi pasti mulai terkikis.

Empat Seruan para Aktivis

Menanggapi kasus prostitusi yang makin marak terjadi di NTT, para aktivis pun melayangkan empat seruan.

Pertama, Pemerintah Daerah di NTT, termasuk di dalamnya Aparat Penegak Hukum segera mengambil sikap tegas dan adil untuk menghapus praktek prostitusi di NTT.

Perlindungan perempuan dan anak, harus menjadi prioritas dalam program pembangunan, dan masuk dalam pertimbangan dan perencanaan program pembangunan di segala bidang.

Kedua, segala bentuk pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan dan eksploitasi seksual, diselesaikan dengan tuntas dalam keberpihakan terhadap korban.

Prostitusi harus dihapuskan dan diwaspadai dalam praktek dan keseharian hidup masyarakat NTT.

Ketiga, masyarakat NTT kembali menghidupkan nilai luhur yang terkandung dalam adat dan budaya NTT yang peduli satu sama lain, menghormati martabat perempuan dan melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, khususnya eksploitasi seksual.

Terakhir, semua pihak yang terkait dengan persoalan perlindungan perempuan dan anak, mesti bekerja sama untuk mendorong percepatan program Kabupaten/Kota Layak Anak sehingga kerja perlindungan anak dapat dilakukan secara sistematis, masif dan terstruktur, sampai ke tingkat desa/kelurahan.*