KUPANG, FLORESPOS.IDPresiden Joko Widodo disomasi oleh Koalisi Masyarakat Penggugat Harga BBM (KMPHB) karena tak kunjung menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Dalam jumpa pers virtual bertajuk “Penyampaian Surat Somasi Kepada Presiden Jokowi Perihal Harga BBM” pada Rabu (10/6), Koordinator KMPHB Marwan Batubara mengatakan, pihaknya memberikan batas waktu kepada Jokowi sampai 16 Juni 2020.

Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi atau tidak ditanggapi, maka KMPHB bakal menggugatnya secara hukum di pengadilan.

Marwan mengatakan, pelayangan somasi dilaukan karena pemerintahan Jokowi tidak menurunkan harga BMM di tengah merosotnya harga minyak dunia.

Sementara, masyarakat yang terpukul karena virus corona, menanggung berat hidupnya karena kehilangan pendapatan.

KMPHB menilai, pemerintahan Jokowi tidak mengimplementasikan Kepmen ESDM No.62K/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual BBM Umum Jenis Bensin dan Solar Yang Disalurkan Melalui SPBU dan atau SPBN.

Jika merujuk pada aturan tersebut, kata Marwan, formula harga BBM yang ditetapkan pemerintah seharusnya turun. Namun, sampai saat ini pemerintah tak kunjung menurunkan harga BBM.

“Surat somasi sudah kami sampaikan ke Setneg (Sekretariat Negara) kemarin pagi,” kata Marwan, melansir CNN Indonesia, Rabu (10/6).

Jokowi Tidak Turunkan Harga BBM

Sementara itu, Abdurrahman Syebubakar, anggota koalisi menjelaskan, gugatan diajukan karena kebijakan pemerintah yang tidak segera menurunkan harga BBM telah merampas uang rakyat.

Hitungan koalisi total uang masyarakat yang dirampas akibat kebijakan BBM tersebut mencapai Rp13,75 triliun.

Perhitungan tersebut didasarkan pada kelebihan bayar yang telah diberikan masyarakat akibat membayar harga BBM yang lebih mahal selama April dan Mei.

Dua bulan tersebut, kata dia, merupakan waktu di mana harga minyak dunia turun tajam. Seharusnya, pemerintah menurunkan harga BMM agar masyarakat tidak tercekik.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Faisal, misalnya, mengatakan pemerintah bisa menurunkan harga BMM demi mengurangi beban, khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Ia merekomendasikan upaya penurunan harga BBM tersebut karena pengaturannya dikontrol langsung oleh pemerintah.

“Rinciannya, sebanyak 5 persen untuk penduduk miskin di kota dan 4 persen untuk penduduk miskin di desa,” kata Muhammad, melansir Kompas.tv, Selasa (6/5) lalu.

Jaga Stabilitas Keuangan

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan kebijakan tidak menurunkan harga BMM diambil karena pemerintah mempertimbangkan kemampuan PT Pertamina (Persero).

Sebagaimana dikatakan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati bahwa keuangan perseroan memang sedang dalam tekanan.

Tekanan datang dari pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi akibat penyebaran wabah virus corona beberapa waktu lalu.

Pelemahan tersebut telah meningkatkan beban keuangan perusahaan. Sebab 93 persen pengeluaran menggunakan kurs dolar.

Nicke menambahkan, Pertamina mendapatkan beban berat dari virus corona yang membuat penjualan BBM anjlok. Data Pertamina, secara nasional, permintaan BBM turun hingga 25 persen.

Menurutnya, penurunan di kota-kota besar mencapai lebih dari 50 persen. Ia memperkirakan, pendapatan perseroan akan turun 38-45 persen tahun ini akibat pandemi.*