JAKARTA, FLORESPOS.ID – Kepolisian RI menetapkan seorang tersangka berinisial FBK, sebagai aktor intelektual di lapangan terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, FBK diduga menggerakkan massa hingga terjadi kerusuhan di tanah Papua.

“Dia menggerakkan dari sisi akar rumput, kemudian menggerakkan dari aktor lapangan kerusuhan yang ada di Jayapura, maupun di beberapa wilayah di Papua,” ungkapnya di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Senin (9/9).

Menurut laporan Kepolisian, FBK ditangkap di wilayah Papua saat akan berangkat menuju Wamena, pada Jumat (6/9).

Dedi mengatakan, FBK diduga menggerakkan massa secara langsung. Namun, polisi juga sedang mendalami dugaan keterlibatan FBK melalui media sosial.

Nama FBK juga masuk dalam radar penangkapan oleh Kepolisian sebagaimana dikatakan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Iqbal.

Menurut Iqbal, orang tersebut berinisial FBK dan merupakan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Universitas Cenderawasih (Uncen).

FBK, kata Iqbal, dalam perannya diduga ikut memprovokasi terjadinya kerusuhan Papua. FBK masuk dalam jaringam luar negeri maupun dalam negeri.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan bahwa ada sejumlah organisasi yang melatarbelakangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Dua di antaranya adalah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Kepolisian RI mengungkapkan, pihak asing yang diduga menjadi dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat telah merencanakan aksi hingga 1 Desember mendatang.

Sebagai informasi, 1 Desember menjadi hari ulang tahun Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/ OPM).

Sementara itu, di dunia internasional, pihak asing tersebut juga diduga merancang kerusuhan agar dapat membawa isu HAM ke sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut keterangan polisi, terdapat dua sasaran terduga dalang kerusuhan tersebut, yaitu sidang HAM PBB di Jenewa, Swiss pada 9 September 2019 dan sidang umum PBB di New York pada 23-24 September 2019.

Saat ini, polisi pun masih mendalami aktor intelektual atau dalang peristiwa tersebut sambil mengantisipasi kejadian terulang kembali.

Seperti diberitakan, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti yang terjadi di Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8). Unjuk rasa kemudian melebar ke Fakfak dan Timika, pada Rabu (21/9).

Demonstrasi di kedua tempat juga sempat terjadi kerusuhan. Kemudian, kerusuhan juga terjadi di Deiyai pada Rabu (28/8), dan di Jayapura pada Kamis (29/8).

Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari perlakuan diskriminatif dan tindak rasisme yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, dalam beberapa waktu terakhir.*