JAYAPURA, FLORESPOS.IDKoalisi Masyarakat Sipil-Papua Untuk Semua (disingkat Ko Masi Papua) menemukan adanya dugaan monopoli informasi oleh institusi negara terkait jumlah korban jiwa selama konflik di Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan investigasi independen sebagai mekanisme kontrol (check and balances), Ko Masi Papua membeberkan adanya perbedaan terkait jumlah korban jiwa, baik yang meninggal maupun yang luka-luka selama konflik yang dipicu oleh aksi penggerudukan Asrama Papua di Surabaya, 16 Agustus lalu.

Koalisi menemukan pada tanggal 29 Agustus, ada 3 warga sipil yang tertembak. Dua warga terkena peluru nyasar saat massa aksi demonstrasi di Expo Waena, 1 warga lainnya tertembak di Abepura, pasca aksi demo.

Selain itu, Koalisi juga menemukan adanya aksi sweeping yang dilakukan oleh Kelompok masyarakat tertentu pada tanggal 30 Agustus. Akibatnya, setidaknya 9 orang mengalami luka berat dan ringan karena senjata tajam. Sedangkan 1 orang pemuda meninggal dunia.

Pada tanggal 1 September 2019 juga telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap penghuni Asrama Mahasiswa Nayak I Kamkey, Abepura. Akibatnya, sebanyak 19 orang menjadi korban (17 orang mengalami luka karena lemparan batu dan senjata tajam, 1 orang meninggal karena tertembak dan 1 orang lain terluka karena tembakan.

Koalisi juga menemukan setidaknya 8 orang masyarakat sipil dan 1 anggota TNI meninggal dunia dalam aksi demonstrasi di Deiyai pada tanggal 28 Agustus. Selanjutnya, 17 orang mendapatkan kekerasan fisik dan 2 orang luka karena tembakan aparat.

Sampai saat ini, aparat masih terus melakukan penyisiran dan masyarakat masih mengalami intimidasi dan teror.

Korban tembak, luka, dan kekerasan fisik juga ditemukan di Timika dan Fakfak. Berdasarkan investigasi Koalisi, 2 orang tertembak dan setidaknya 18 orang mengalami kekerasan fisik di Timika pada tanggal 21 Agustus.

Sedangkan di Fakfak, pada hari yang sama, 1 orang terkena luka tikam, 1 orang terkena lemparan batu dan 1 orang terkena peluru nyasar.

Laporan Polisi

Satu bulan pasca gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Tanah Papua, publik masih mempertanyakan kejelasan terkait adanya korban luka dan jiwa.

Pada 2 September 2019, Polda Papua merilis sejumlah kerusakan pasca demonstrasi tanggal 29 Agustus di Jayapura. Disebutkan setidaknya 15 unit perbankan yang dirusak, 7 unit pos polisi yang dirusak dan dibakar.

Selanjutnya 24 unit kios dan toko yang dirusak dan dibakar. Terdapat 33 unit kendaraan roda dua dan 36 kendaraan roda empat yang dirusak dan dibakar.

Kepolisian bekerja dengan cepat dalam merilis data kerugian material. Tetapi masyarakat tidak tahu berapa banyak korban luka dan jiwa terutama dengan adanya beberapa aksi sweeping yang dilakukan kelompok masyarakat tertentu.

Hal ini menegaskan adanya upaya pembatasan informasi yang secara sengaja dilakukan. Dan ini merupakan bentuk diskriminasi yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan.

Sayangnya upaya pengungkapan pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku belum dapat diketahui oleh publik. Padahal pihak kepolisian secara agresif terus melakukan penangkapan terhadap mereka yang diduga sebagai provokator demonstrasi.

Laporan Warga ke Posko

Selain melakukan investigasi terkait berbagai peristiwa pasca demo melawan rasisme, Koalisi juga mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat Sipil-Papua pada 9 September 2019.

Inisiatif ini lahir untuk mendapatkan data yang kuat dan valid terkait berbagai laporan masyarakat dengan maraknya intimidasi dan teror.

Seminggu pasca pendiriannya, Posko Ko Masi Papua terus menerima pengaduan dari masyarakat. Per tanggal 14 September, tim posko telah menerima 26 laporan, terkait dengan penangkapan diluar prosedur hukum, intimidasi dan teror sampai pada laporan hilangnya seorang anggota masyarakat pasca aksi demonstrasi. Pengaduan yang masuk berasal dari beberapa kota di Papua dan Papua Barat.

Koalisi memperkirakan pengaduan akan terus meningkat seiring dengan intensnya aksi penyisiran dan penangkapan yang terus dilakukan oleh aparat.

Oleh karena itu, Koalisi meminta korban maupun keluarga korban untuk dapat melapor, baik mereka yang mendapat intimidasi, teror, salah tangkap hingga kekerasan fisik. Laporan masyarakat ini sangat penting dalam membangun narasi alternatif bagi pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi para korban.

Penangkapan Sewenang-Wenang

Koalisi juga menaruh perhatian pada penangkapan sewenang-wenang yang sedang dilakukan di Papua dan Papua Barat.

Menurut data Koalisi, sudah ada 96 yang ditetapkan tersangka. Di Jayapura ada 39 orang, Kabupaten Timika: 8 orang, Kabupaten Deiyai: 16 orang, Kabupaten Manokwari: 19 orang dn Kota Sorong: 14 orang.

Hanya dalam waktu satu bulan, sudah ada 96 tersangka di Papua dan Papua Barat. Akan tetapi penangkapan dalam jumlah besar ini tidak prosedural dan imparsial.

Koalisi menemukan pola penegakkan hukum yang tidak proporsional, dengan ketiadaan surat perintah penangkapan dan tembusannya kepada keluarga, adanya penyiksaan, pelanggaran hak atas bantuan hukum hingga dugaan salah tangkap.*