JAKARTA, FLORESPOS.ID – Tiga provinsi di Indonesia, yakni Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepulauan Riau (kota Batam) akan dijadikan daerah percontohan pemberlakuan new normal (normal baru) dalam menyikapi pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (18/5) usai mengadakan rapat dengan Presiden Joko Widodo.

Rapat bersama secara virtual itu membahas tentang rencana pemerintah yang akan memberlakukan norma baru di tengah masyarakat yang sedang dilanda pandemi agar tetap produktif demi keselamatam ekonomi rakyat.

Terpilihnya tiga provinsi tersebut dikarenakan ketiganya merupakan daerah wisata dan industri dan menjadi basis perekonomian rakyat khususnya dari sektor industri jasa perhotelan dan restoran.

Provinsi Bali, misalnya, dipilih karena merupakan daerah wisata yang termasyhur di Indonesia. Selain itu, pemerintah dan masyarakat setempat dinilai sangat serius dalam upaya pencegahan Covid-19.

Setelah menjadi wilayah zona merah dengan ditemukannya beberapa kasus positif dan korban meninggal dunia, kini Bali menekan langkah penyebaran Covid-19. Pada bulan Mei ini tidak ada kasus baru ditemukan di Bali.

Anggota Perhimpunan Hotel Republik Indonesia( PHRI) Sudrajat, menyambut positif rencana pemerintah untuk membuka kembali restoran dan hotel.

Melansir BBC News, dia mengharapkan agar setiap Kementerian harus bersatu dan bersinergi agar tidak menimbulkan perbedaan sistem.

Selain itu, harus diadakan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Aturan harus jelas, menyeluruh dan terpadu.

Rencana pemberlakuan normal baru diterapkan juga dikarenakan tidak adanya kepastian akan berakhirnya pandemi global ini.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam rilisnya menyatakan bahwa Covid-19 akan berlangsung lama karena penyebarannya sangat cepat dan mendunia.

Harus Siap

Juru Bicara Pemerintah Achmad Yurianto pada Senin (18/5) menegaskan bahwa masyarakat harus siap menuju ke kehidupan normal baru di tengah pandemi yang tidak menentu.

Ia mengharapkan agar masyarakat semakin sadar dan gencar menghidupkan kebiasaan yang sudah dilakukan sesuai protokol yakni menjaga jarak fisik, menggunakan masker, mencuci tangan dan tetap berada di rumah apabila tidak ada urusan penting.

Hal ini harus dijadikan norma baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, katanya.

Pelonggaran PSBB

Sebelumnya Presiden Jokowi sempat memberikan keterangan tentang wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar( PSBB) dan masyarakat boleh menjalani normal baru.

Tetapi kebijakan tersebut menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Mereka meminta agar perlu dikaji secara baik dari berbagai aspek sebelum diputuskan.

Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono kepada Vivanews mengatakan bahwa pelonggaran PSBB akan sangat berbahaya terhadap masyarakat.

Risiko penularan dan jatuhnya korban jiwa semakin banyak karena imunitas setiap masyarakat berbeda-beda.

Menurutnya, hal ini dapat dilkukan apabila pemerintah memenuhi empat hal. Pertama, laju kasus baru sudah turun secara konsisten atau angka reproduksi turun signifikan.

Kedua, tren penurunan populasi berisisko dalam hal ini penurunan PDP, ODP dan OTG.

Ketiga, jumlah dan kecepatan tes PCR memadai, tidak ada lagi tumpukan antrean sampel di laboratorium dan kesiapan sistem kesehatan.

Terakhir, kapasitas rumah sakit yang siap menampung lonjakan pasien, kapasitas tim lapangan yang melakukan deteksi dini, pelacakan dan pelaporan kasus secara real time.*

Penulis: Dan Dede