YOGYAKARTA, FLORESPOS.ID – Sejumlah rektor di Yogyakarta menyatakan tidak terlibat dan tidak mendukung aksi #Gejayanmemanggil yang digelar para mahasiswa di pertigaan Jalan Colombo, Gejayan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (23/9).

Melalui Surat Edaran bernomor 6909/UN1.P/HMP/HM/2019, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono menegaskan, aksi tersebut diminta untuk tidak melibatkan UGM dalam bentuk apa pun dan segala hal yang dilakukan atas aksi tersebut menjadi tanggung jawab pribadi.

“UGM tidak terlibat dan mendukung aksi tersebut,” katanya, mengutip Bisnis.com.

Panut mengatakan, kegiatan akademik pada 23 September tetap berjalan seperti biasa. Untuk itu, para mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan di lingkungan UGM diminta untuk tetap melakukan aktivitas akademik seperti biasa.

Sementara, Rektor Universitas Sanata Dharma (USD) Johanes Eka Priyatma menyebutkan pihak kampusnya tidak terlibat dan terikat dalam gerakan tersebut.

“Universitas Sanata Dharma tidak mendukung gerakan tersebut oleh karenanya tidak jelasnya tujuan dan penanggungjawabnya,” katanya melalui surat edaran resmi.

Ia pun menganjurkan cara-cara yang lebih intelektual bagi mahasiswanya karena dirasa lebih memberikan solusi.

Di lain pihak, Dekan Fakultas Hukum UII Abdul Jamil menyebut, pihaknya tidak mengizinkan para mahasiswanya turun mengikuti aksi tersebut.

“Sebab sikap FH UII jelas dan langkah yang akan diambil adalah jalur konstitusional dan juga dalam demo hari ini tidak jelas siapa yang bertanggungjawab. Dalam seruan-seruan yang beredar tidak jelas penanggungjawabnya begitu. Saya mengizinkan jika sudah jelas siapa yang bertanggungjawab dalam ajakan demo tersebut,” katanya.

Sebelumnya, beredar ajakan bagi mahasiswa dari berbagai kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk melakukan demonstrasi bertajuk “Gejayan Memanggil” untuk menentang berbagai revisi undang-undang yang akan segera disahkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Aksi itu diselenggarakan sebagai bentuk protes terhadap tiga revisi undang-undang kontroversial, yaitu Revisi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.*