Jakarta, Florespos.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membahas rencana Kerja Kementerian Koordinator dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020.

Dalam rapat ini dibicarakan soal alokasi anggaran yang akan diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pembangunan kemaritiman.

“Banyak sekali PR yang selama ini mungkin tidak kita lihat, setelah kita buka ternyata harus segera kita selesaikan. Masalah laut ini memang belum pernah kita tangani secara serius. Seperti masalah-masalah batas maritim ini, saya kira sangat penting,” tegas Menko Luhut saat menyampaikan paparannya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (25/6).

Menko Luhut juga memaparkan mengenai verifikasi dan pembakuan jumlah pulau di Indonesia. Pada akhir tahun 2019, pemerintah akan final memberikan nama kepada 17.509 pulau di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Menko Luhut mengapresiasi Kebijakan Kelautan Indonesia yang pertama kali dalam sejarah negara Indonesia dan Kebijakan Satu Peta Kemaritiman.

Menko Luhut juga menjelaskan progres penanganan Sungai Citarum, menurutnya Dansatgas menargetkan Citarum akan selesai dalam 5 tahun dari 7 tahun yang ditargetkan Presiden.

“Progresnya dapat kita lihat sudah sangat bagus sekali,” ujarnya.

Adapun, akselerasi pencapaian sasaran dan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian yang dikoordinasikan pada lima Prioritas Nasional, merupakan salah satu poin utama pengalokasian anggaran yang dirancang.

“Ada 47 target kinerja tahun 2020 per Unit Kerja Eselon I Kedeputian,” kata Menko Luhut dalam paparannya.

Rapat kerja ini dibuka oleh Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir serta dihadiri oleh 23 anggota dari 7 fraksi dan juga terbuka untuk umum. Turut hadir pula dalam rapat ini, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto serta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.*