Jakarta, Florespos.idPemerintah dan perusahaan swasta berkomitmen dalam keberlanjutan pembangunan melalui APBN maupun pola green finance. Meskipun minat para investor internasional cukup tinggi, green bond yang diterbitkan Indonesia sejak tahun 2018 dan 2019 belum benar-benar green.

Dari portofolio pembelinya, 29 persen green bond dibeli oleh green investor dan 71 persen dibeli oleh investor reguler. Dari preferensi pembeli dan dihubungkan dengan proyeknya, green bond Indonesia belum benar-benar menggambarkan sebagai green bond.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ketika menjadi panelis dalam Seminar Sustainable Finance and Development in Emerging Markets: Challenges and Opportunities yang diselenggarakan oleh Bloomberg Emerging + Frontier Forum 2019 di London, Selasa (25/6).

Pada kesempatan tersebut, Menkeu Sri Mulyani juga mengungkapkan agar bisa menarik minat para investor green bond, format compliance dan format pelaporannya harus disimplifikasi.

Selain itu, Menkeu menekankan pentingnya regulasi dan melihat ke tempat lain bagaimana membuat instrumen. Menkeu mengajak pihak swasta untuk bisa mendorong pasar.

Karena itu, partisipasi swasta dikaitkan dengan preferensi pembeli dan direfleksikan dengan harga yang memiliki sinyal kuat.

Investor mendorong Kemenkeu untuk mengeluarkan lagi green bond. Namun, dari beberapa pertemuan ada pertanyaan terkait bottom line dari keuangannya.

Meskipun penerbitan green bond di investor lokal sangat membanggakan, Menkeu harus bisa meyakinkan manajer investasi internasional terkait pertanyaan ke negara mana sebaiknya investasi dan untuk instrumen apa.

“Hal Ini menjadi kritik bagi Indonesia. Harga memegang peran penting, tetapi stabilitas negara memegang peran yang tidak kalah penting dalam carbon market, dan carbon price, ungkapnya.*