FLOREPOS.ID – Indonesia adalah negeri dengan tingkat pluralitas tertinggi. Pluralisme agama, budaya, tradisi, bahasa, ideologi, suku, dan filosofi hidup yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat merupakan realitas yang tak terelakkan lagi.

Di bawah bayang-bayang Bhineka Tunggal Ika, kemajemukan itu justru menjadi satu kekayaan mahaluas.

Kita patut menyebut satu contoh: dari seluruh penduduk yang menghuni negeri ini, sekitar 90% beragama Islam, sedangkan sisanya dibagi ke dalam beberapa agama besar lainnya, seperti Kristen, Hindu, Buddha Konghucu, serta keyakinan dan aliran kepercayaan (tradisional) lain dengan persentase yang jauh di bawah lima persen.

Walaupun Islam adalah agama mayoritas, tetapi sejak dahulu tidak pernah menjadi batu sandungan dalam upaya persatuan sebagai satu bangsa.

Realitas kemajemukan itupun begitu gamblang tampil dan merambah dalam berbagai pentas sosial politik. Dalam konteks itu, malah yang terjadi adalah perseteruan. Di sana argumentasi soal keberagaman terus diperdebatkan tanpa akhir yang pasti.

Misalkan saja isu mengenai negara (agama) Islam yang sejak awal kemerdekaan mulai diproklamasikan oleh beberapa tokoh radikal Islam. Dan sejauh ini, isu itu tak pernah tercapai. Sebab bahkan di kalangan Islam moderat sendiri, ide tentang berdirinya negara Islam ditentang karena tidak relevan dengan konteks pluralitas di Indonesia.

Namun dampak dari wacana ini mulai terasa akhir-akhir ini. Konflik mengenai wacana pertautan dan intervensi agama dalam politik kian merebak, mulai dari lokal sampai pada skala nasional.

Salah satu kasus yang paling santer dibicarakan massa akhir-akhir ini adalah perihal perseteruan antara Ahok vs FPI, selain kasus Poso dan Ambon.

Menelisik polemik berkepanjangan antara Ahok dan FPI sebagaimana terjadi di dua tahun terakhir, bumi Indonesia seperti ikut bergeming, karena, selain memang ‘perang dingin’ itu merusak citra politik Indonesia, persoalan itupun bisa melahirkan guncangan hebat bagi rasa solidaritas dan toleransi antaragama yang begitu majemuk, yang sejak pra-kemerdekaan, telah dijaga kemurniannya.

Selain itu, kasus ini bisa berujung pada ketegangan dan sentimen primordial SARA serta ‘ketakutan akut’ kaum minoritas di negeri ini. Ahok, tokoh politik berwawasan nasionalisme, yang merupakan representasi kaum minor, menjadi bulan-bulanan FPI, yang merupakan sebuah kelompok mayor gerakan Islam sayap kiri.

Memang sejak dahulu sekali, konflik bermotifkan agama (SARA) secara masif merebak di Indonesia. Sampai di sini, kita perlu bertanya: bagaimana posisi media dalam kasus-kasus yang terus berkelindan itu?

Apakah ia hadir sebagai medium yang mengakomodasi dan mengkonsolidasi kemajemukan itu, atau justru meruncing konflik menjadi kian klimaks.

Media dan Intoleransi

Sejarah mencatat bahwa modernisasi, perkembangan sosial dan diferensiasi sosial merupakan edisi yang dibawa dari luar negara kita. Bisa dikatakan, kita adalah masyarakat pengonsumsi media. Fakta ini begitu menarik untuk disimak.

Sekarang ini di kampung-kampung, di atas gubuk-gubuk reyot, terpancang parabola dengan berbagai merek, mulai dari paling kecil sampai pada yang paling besar. Sebagaimana dikatakan oleh Jean Baudrillard, masyarakat kita bukan lagi masyarakat produktif, tetapi masyarakat konsumtif. Kita bisa mengandaikan bahwa, seperti ditulis Paul B. Kleden, bukan lagi kritik Marx yang mengatakan agama sebagai ‘candu’ masyarakat, tetapi media.

Media telah merasuki sudut-sudut terdalam di relung kehidupan manusia. Dengan media realitas kemiskinan dan penderitaan (konteks NTT) sebagai realitas faktual, dimanipulasi oleh realitas ‘semu’ yang ditampilkan media. Masyarakat tertidur dalam buaian tawaran dan hiburan artifisial media, televisi (iklan) khususnya.

Namun, patut dicatat bahwa pengaruh mobilitas sosial yang tinggi, muncullah sekelompok elite dan dominan yang berusaha untuk memanfaatkan media tersebut. Oleh orang-orang itu, media diplintir dan dijadikan instrumen persaingan kekuasaan dan dominasi pasar. Yang dominan tampil perkasa dan menguasai media untuk berkuasa dan bertahan, bahkan menyerang lawan.

Dalam tatanan politik nasional, juga lokal sekalipun, banyak parpol, kelompok dari ideologi tertentu, yang menyampaikan atau mengampanyekan pesan politiknya melalui media-media. Hal itu tentu dengan maksud untuk membentuk wacana atau opini publik, sekaligus pencitraan politik, dan bahkan untuk “menyerbu” pihak lain.

Sebut saja beberapa kasus aktual terakhir: pemberitaan “miring” penuh intrik dan bernuansa SARA yang dilancarkan FPI dan kelompoknya untuk menyerang Ahok. Atau kampanye hitam (black campaign) melalui media oleh kubu Prabowo terhadap Jokowi. Di NTT kasus ini kurang terlalu menonjol, tetapi sebenarya ada.

Dalam kasus Ahok vs FPI, media mempunyai “posisi” sentral, karena, bukannya menurunkan berita-berita faktual (straight news), tetapi berusaha sedemikian rupa, di bawah naungan kelompok fundamentalis, membentuk wacana penolakan terhadap Ahok. Hal ini amat nyata dalam berita-berita yang diturunkan dengan nada diskriminatif, menghina dan bahkan rasis.

Dengan begitu gamblang kita melihat bagaimana media itu sangat sentral dan akrab di bawah bayang-bayang kuasa kelompok dominan. Dengan ini kita mengamini bahwa pemberitaan media massa (dan media sosial) juga tidak pernah terlepas dari jaring kekuatan dan kekuasaan politik.

Tawaran SEJUK (Serikat Jurnalistik Untuk Keberagaman), sebuah LSM yang berupaya mewartakan “Jurnalisme Keberagaman”, mungkin merupakan tawaran dan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah sosial seperti ini.

Demokratisasi Media

Ikhwal yang dibicarakan, yaitu mengenai bagaimana media harus “berposisi” secara netral di tengah lautan persoalan atau prahara intoleransi di Indonesia, oleh M. Damm, agaknya cukup relevan untuk didudukkan dalam konteks demokratisasi.

Sejatinya, dalam masyarakat plural (multikultural) seperti Indonesia, sistem demokrasi adalah cara terbaik dari sekian banyak ideologi terburuk yang pernah ada (prinsip minus malum).

Dalam demokrasi, idealnya, kemajemukan pandangan adalah hal yang baik, bahkan dirayakan. Namun dalam merayakan hal ini, demokrasi pun memiliki paradoksnya sendiri. Di satu sisi, ia memfasilitasi pengakomodasian kemajemukan tersebut. Di sisi lain, demokrasi justru ada untuk memfasilitasi “pertengkarannya”.

Lantaran sebagai sistem, ia ada justru untuk memelihara perbedaan dan persinggungan antargagasan; hanya saja, persinggungan itu difasilitasi sedemikian rupa, sehingga mewujud sebagai percakapan dan perdebatan rasional, bukan lagi “adu pukul”, “saling bunuh”, atau saling “serang” dan semacamnya.

Dalam semangat ini pula, sebenarnya, media massa mesti mengambil peran yang amat sentral. Justru dalam kemajemukan itu media menunjukkan bagaimana ‘taring’-nya untuk hadir sebagai pengontrol sosial.

Di masa kita sekarang, media massa (dan juga media sosial) merupakan salah satu lokus utama pembentukan ranah publik. Ranah publik sendiri menjadi tempat di mana setiap orang dipersilakan menyuarakan pandangan dan berupaya memengaruhi orang lain untuk menyepakati pandangannya. Media dan demokrasi sejatinya merupakan tali persandingan yang erat.

Dalam situasi di mana ranah publik mengalami distorsi (semacam penyimpangan), penulis mengira bahwa salah satu efeknya, terjadi di tataran “psikososial”, di mana publik perlahan-lahan “diajari” untuk membuat “putusan” sebelum menimbang secara rasional suatu perkara atau perbedaan pandangan.

Seolah kita semua diajari untuk memutuskan terlebih dahulu sesuatu itu benar atau salah, baru kemudian mencari tahu tentang duduk perkaranya.

Kondisi psikologis dalam melakukan penilaian semacam ini, pada gilirannya membuat situasi mental kita “tidak siap” untuk menanggapi yang berbeda itu secara terbuka, adil, dan tanpa prasangka.

Dalam kasus semacam Ahok, kegencaran media yang memberitakan penolakan terhadapnya justru akan memengaruhi emosi massa untuk mendukung pesan yang dimainkan “lawan-nya”.

Media massa akan berperan secara positif dalam menghadapi fenomena intoleransi, hanya jika fungsi deliberatifnya dipulihkan dari berbagai macam distorsi. Kesadaran internal media sebagai instrumen kontrol sosial mutlak perlu, dan bukan hadir sebagai “silet” yang meruncing emosi dan opini publik.

Dengan menyalakan “pelita” demokrasinya, media akan tampil sebagai “kekuasaan keempat”, di belakang trias politica: eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang mampu mengawas gerak-gerik, bukan saja para elite, tetapi bisa saja masyarakat pada umumnya.

Apalagi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia akhir-akhir ini sedang mengalami goncangan hebat karena tidak punya kredibilitas.

Dalam masyarakat modern, dengan segala kompleksitas dan kemajemukannya (seperti Indonesia), mengikuti pemikiran Jurgen Habermas, hanya dapat diintegrasikan melalui tindakan komunikatif.

Tindakan komunikatif sendiri hanya bisa terjadi dalam iklim demokrasi, di luar itu sebuah universalitas konsensus mesti dipertanyakan. Tindakan komunikatif adalah tindakan yang mengarahkan diri pada konsensus tanpa privatisasi kebenaran.

Artinya, setiap tindakan menjadi tindakan rasional yang berorientasi kepada kesepahaman, persetujuan dan rasa saling mengerti, bukan untuk saling menjatuhkan dan menghancurkan.

Netralitas media, sebagai wadah yang mengkomunikasikan bahasa (dunia) kehidupan masyarakat, mesti dikedepankan untuk menciptakan iklim demokrasi, di mana di dalamnya dirayakan semua kemajemukan itu: ideologi, gagasan, budaya, tradisi, dan SARA.*

Artikel ini pernah tayang di Pos Kupang online, 6 Februari 2016.