Listrik di Paumere: Sebuah Ranjau Darat?

Listrik di Paumere: sebuah ranjau darat?
Seorang pekerja melakukan perbaikan dan pergantian kabel jaringan listrik di Desa Blang Jambe, Julok, Aceh Timur, Aceh, Sabtu (8/12/2018). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/hp.

JAKARTA, FLORESPOS.ID – Umumnya proyek listrik masuk desa mempertimbangkan aspek keamanan. Mengapa aspek keamanan mesti diperhatikan secara khusus?

Tidak jarang listrik bisa mematikan manusia. Listrik dengan tegangan daya 220V bisa dengan cepat membunuh hewan dan manusia. Bahaya dari tegangan besar dalam keadaan yang tidak bisa diantisipasi sebelumnya adalah kematian.

Karena itu, jika pemasangan listrik tidak dilakukan dengan memperhitungkan bahaya kematian, maka bisa dikatakan bahwa bahaya kematian sudah di depan mata. Bahaya kematian di depan mata itu adalah juga realitas masyarakat di kampung Paumere, Desa Kerirea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini.

Ada beberapa alasan mengapa dikatakan bahwa listrik di kampung Paumere bagaikan ranjau darat.

Pertama, meteran listrik seharga Rp3.3 juta dipasang tanpa MCB. Pertanyaannya, apakah petugas pemasangan jaringan listrik di desa Kerirea beberapa waktu lalu lupa memasang MCB? Atau menurut PLN MCB itu tidak dibutuhkan? Ataukah biaya pemasangan meteran baru sebesar itu tidak cukup?

Kedua, meteran tanpa kabel anti-petir. Apakah kabel anti-petir hanya penting bagi pegawai PLN sedangkan bagi masyarakat Paumere tidak penting? Adakah unsur kesengajaan dari petugas pemasang listrik waktu itu? Lupa? Petugas dengan sengaja mau menghemat anggaran? Semua realitas itu hanya meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal.

Ketiga, harus dikatakan dengan terus terang bahwa hanya ada di Paumere yang tiang listrik menggunakan pohon kelapa hidup, pohon gamal dan pohon nangka. Apakah benar seperti itu? Apakah realitas itu adalah sebuah ranjau darat bagi masyarakat Paumere?

Bukankah masyarakat telah ikhlas bahwa tanaman mereka boleh dipotong agar kabel listrik bebas dari hambatan pohon-pohon? Mungkin ada biaya ganti rugi dari penebangan pohon-pohon tanaman masyarakat?

Aneh juga, kalau Presiden Joko Widodo berbicara tentang “ganti untung”, sedangkan di desa-desa tidak kenal istilah itu, melainkan hanya kenal “tebang saja” atau “ikhlas” “gratis”. Benarkah tidak ada dana ganti untung bagi masyarakat?

Keempat, lebih mengerikan lagi di rumah Bapak Pimatus Kota di Kumede Paumere, meteran dipasang tanpa kabel. Kabel yang ada sekarang ini adalah kabel dari jaringan solares (pembangkit listrik tenaga surya/PLTS) yang dipasang sebelumnya. Wajar dan waraskah petugas yang memasang meteran baru dengan kabel yang lama itu? Bukan proyek ini asal-asalan?

Kelima, kualitas kabel dan pipa semuanya memang dipakai yang termurah. Bagaimana perincian pengeluaran dari biaya Rp3.3 juta itu.

Keenam, rumah meteran. Benarkah rumah meteran mesti dibayar ekstra lagi Rp75.000,00

Terakhir, seorang warga Paumere, Bapak Meni memasang meteran dengan daya 3.500 Watt, waktu itu dia dibebankan biaya Rp8 juta. Beban daya sebesar itu dibutuhkannya karena ia memiliki bengkel kecil yang dilengkapi dengan mesin pemotong kayu, namun anehnya setiap kali mesin itu dinyalakan beberapa rumah di kampung Paumere harus terpaksa mati.

Benarkah sistem instalasi listrik di kampung Paumere itu? Benarkah biaya sebesar itu untuk daya 3.500 Watt? Jika benar, mengapa meteran pada rumah yang harus mati? Mungkinkan petugas gagal paham sehingga tidak bisa memperhitungkan besar daya dengan kebutuhan nyata?

Proyek pemasangan listrik di Paumere atau bahkan di Desa Kerirea memang selayaknya diperiksa oleh pihak PLN. Jangan ciptakan ranjau darat. Masyarakat Paumere mau hidup. Masyarakat Paumere mau menikmati penerangan dari hasil keringat mereka yang telah membayar Rp3.3 juta.

Realitas seperti ini merupakan realitas yang tidak wajar. Bisa dikatakan antara kesengajaan yang sistematis untuk membunuh masyarakat desa yang tidak terlalu mengerti listrik atau apakah ada indikasi korupsi untuk menghemat biaya itu untuk keuntungan pribadi.

Para petugas PLN segera atasi ranjau darat itu dan memperbaiki sesuai dengan biaya yang telah dibayar oleh masyarakat. Tolong petugas baca lagi Undang-Undang tentang Listrik. Semua itu ada aturannya, tolong dilakukan sesuai regulasi yang ada. Di manakah peran pemerintah desa? Butakah mata aparat desa sehingga tidak bisa melihat realitas itu sebagai bahaya? Bagaimana peran PLN Kecamatan Nangapanda terkait realitas itu?

Simak juga videonya di sini: https://www.youtube.com/watch?v=cpC-tRCcaqs&t=114s&fbclid=IwAR3KDvp5qYfN4kuPFiRETyEkBIElu3NnPGggdEiXpwBF-H0UU7RcmexuWLw.

*Artikel ini ditulis oleh P. Inocentius Sigaze, O.Carm.