Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berjanji untuk memberikan bantuan dana untuk membersihkan sampah di wilayah perairan Flores Timur. Syaratnya, Kabupaten Flores Timur harus mempunyai peraturan daerah tentang larangan membuang sampah di laut.

Hal itu disampaikan Kepala UPT Perbenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Antonius Amuntoda, usai mendampingi Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwardi dalam diskusi di Larantuka, Rabu (26/7).

Antonius menjelaskan, Brahmantya Satyamurti Poerwardi selaku Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP telah berjanji untuk memberikan bantuan dana yang bisa dimanfaatkan untuk membersihkan sampah-sampah di wilayah perairan.

Namun, Brahmantya juga mengajukan syarat yakni, Kabupaten Flores Timur harus mempunyai peraturan daerah tentang larangan membuang sampah di laut sehingga masyarakat sadar dengan tidak membuang lagi sampah di laut.

Senada dengan itu, Antonius juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Flores Timur dapat mempersiapkan peraturan daerah (perda) tentang larangan membuang sampah di wilayah perairan laut.

“Perda ini penting, sebagai rambu-rambu bagi masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di laut,” ungkap Antonius dalam wawacara dengan Antara, Kamis (27/7).

Selain adanya peraturan daerah tersebut, Antonius juga menekankan pentingnya kesadaran dari masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan laut agar tetap bersih sehingga tidak mengganggu biota di laut.

“Kesadaran untuk tidak membuang sampah di laut ini, haruslah datang dari diri kita, tetapi juga ada peraturan daerah yang mengatur,” pungkasnya.