Jakarta, Florepos.id – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiga kali berturut-turut, sejak tahun 2016 hinggga 2018, menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2018 yang dilangsungkan di Jakarta, Kamis (20/6).

“Kepada penilaian BPK, hasilnya baik dan saya berterima kasih kepada semua pihak, kita pun bernegara juga harus baik. Jadi teman-teman sekalian di Kemenko Kemaritiman ini kita pun bekerja harus dinamis.”

“Terkadang ada sesuatu hal yang kita tidak bisa menggunakan uang negara karena menurut peraturan memang tidak boleh (terkait perjalanan dinas terutama ke luar negeri) tetapi kita jangan menyerah” kata Menko Luhut Binsar Pandjaitan melalui keterangan tertulis.

Menko Luhut lantas menyerukan kepada seluruh pegawai lingkup Kemenko Kemaritiman agar tetap bekerja dengan hati, sungguh-sungguh dan jangan sekalipun memikirkan, apalagi melakukan tindakan yang “aneh-aneh”.

“Jadi dengan adanya opini WTP ini, saya menyerukan kepada seluruh teman-teman agar kita bekerja kompak dan mengerjakan segala pekerjaan dengan sunguh-sungguh untuk kebaikan Republik ini.”

“Kita Kemenko yang baru, maka harus punya warna tersendiri dan bukan warna yang aneh-aneh, saya tegaskan sekali lagi jangan ada warna yang aneh-aneh. Dan yang paling penting, kita jangan korupsi, kita harus berbagi dengan orang lain.”

“Dan yang terakhir saya berterima kasih kepada seluruh kawan-kawan BPK yang ada disini,” tambah Menko Luhut.

Menko Luhut menandaskan, terkadang banyak Menteri dan Staf yang harus menggunakan uang sendiri, namun hal ini sedang dibahas untuk diperbaiki.

Sementara itu, anggota IV BPK Rizal Djalil memuji raihan Kemenko Bidang Kemaritiman yang menurutnya telah bekerja secara baik dan akuntabel.

“Tim pemeriksa dari BPK hadir semua disini, Kemenko Kemaritiman ini apabila BPK ditugaskan disini kami sangat senang, karena urusannya atau tugas kami disini tidak terlalu berat. Tiada persoalan yang sangat signifikan disini,” ujarnya.

Rizal Djalil mengakui memang masih ada sedikit persoalan perihal standar biaya untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Tetapi, menurutnya hal tersebut tidak hanya dialami oleh Kemenko Bidang Kemaritiman, namun hampir di semua Kementerian/Lembaga, bahkan BPK sendiri juga mengalaminya.

“Persoalan yang muncul sebenarnya hanya bagaimana implementasi dari peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2018.”

Yang terkait dengan standar biaya, persoalan ini dialami semua kementerian mengalami hal yang sama, termasuk BPK juga, masalah fleksibilitas penggunaan biaya itu harus kita pikirkan.”

“Yang jelas kita tetap akan membahasnya secara bersama-sama dan seakuntabel mungkin” jelasnya.

Untuk diketahui, anggaran yang diberikan untuk Kemenko Bidang Kemaritiman berjumlah tidak terlalu besar, oleh karena sifat dari tugas dan wewenang Kementerian Koordinator termuda ini lebih bersifat koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi persoalan-persoalan lintas kementerian yang ditanganinya.