JAKARTA, FLORESPOS.ID – Kementrian Keuangan menyatakan penolakan terhadap berbagai tunjangan yang diusulkan BPJS Ketenagakerjaan tentang adanya kenaikan tunjangan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS.

Pernyataan Kemenkeu itu menjawab surat usulan BJPS Ketenagakerjaan kepada Pemerintah untuk melakukan perubahan atau penambahan beberapa komponen Manfaat Tambahan Lainnya bagi anggota dewan pengawas dan dewan direksi BPJS sesuai PMK No. 34/2015.

Dalam peraturan tersebut disebutkan, antara lain: kenaikan tunjangan hari raya (THR) keagamaan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, dan tunjangan perumahan, serta peningkatan tunjangan komunikasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas olahraga. Usulan-usulan tersebut antara lain dilandasi pertimbangan perlunya penyesuaian manfaat mengingat sejak tahun 2015 belum dievaluasi.

Kemenkeu menilai hanya satu komponen yang layak dipenuhi dan ini sesuai dengan ketentuan yang diterima: ASN/TNI Polri-pegawai non ASN, yaitu pemberian Tunjangan Cuti Tahunan menjadi 2 (dua) kali gaji — yang diperlakukan seperti gaji ke 13 dan gaji ke 14 Tunjangan Hari Raya (THR) — yang berlaku bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Penyesuaian Tunjangan Cuti Tahunan Bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS tersebut antara lain dengan pertimbangan: Pertama, selaras dengan hak dan kewajiban pegawai BPJS yang mendapatkan 14 kali gaji setahun dalam bentuk THR dan Gaji Ketiga belas.

Kedua, selama ini Direksi dan Dewan Pengawas BPJS hanya mendapatkan THR sehingga untuk menjaga keselarasan hak dengan pegawai BPJS maupun aparatur Pemerintah, maka penyesuaian Tunjangan Cuti Tahunan ini merupakan pengganti pemberian gaji ketiga belas.

Menurut Kemenkeu, penyesuaian Manfaat Tambahan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS tersebut tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

Pembayaran Manfaat Lainnya tersebut (termasuk di dalamnya adalah Tunjangan Cuti Tahunan) menggunakan Dana Operasional BPJS dan tidak menggunakan sumber dana dari APBN.*