JAKARTA, FLORESPOS.ID – Kesatuan Aksi Mahasiswa Peduli Papua (KAMPP) menyayangkan ujaran kebencian bentuk rasisme yang dikeluarkan oleh oknum TNI kepada pemuda Papua di Asrama Papua Surabaya pekan lalu.

KAMPP akhirnya mendesak Kapolri Tito Karnavian agar mencopot Kapolda Jawa Timur terkait kasus persekusi yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya.

Organisasi yang terdiri dari HM, PMKRI, GMNI, Mahasiswa Papua Jabodetabek, Student Peace Institute, Semanggi Student Center, Forum Bhineka Jaya Cawang dan Student Center ini menilai, Kapolda Jawa Timur tidak becus menjaga keamanan warga negara Indonesia di Surabaya.

Menurut KAMPP, apa yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjamin hak dan keamanan warganya.

“Mendesak Kapolri Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Timur karena lalai menjalankan tugas,” ujar organisasi tersebut di Jakarta, Selasa (20/8).

Bagi KAMPP, apa yang dialami mahasiswa di Papua dan kemudian memunculkan aksi besar-besaran di Manokwari merupakan bukti jika negara gagal menjalankan tugasnya sebagai penjamin karena tidak hadir untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Meski telah merdeka selama 74 tahun, tetapi sebenarnya Indonesia masih terdapat merawat perlakuan diskriminasi terhadap warga Papua.

“Negara justru hadir sebagai aktor yang memprovokasi terjadinya tindakan rasis dan biadab tersebut,” kata mereka.

Akhirnya, KAMPP mengeluarkan beberapa pernyataan tegas merespon tindakan diskriminasi dan rasisme yang ditimpakan kepada warga Indonesia paling timur itu.

Pertama, mendesak Kapolri Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Timur karena dianggap lalai menjalankan tugas.

Kedua, Negara harus berani mengadili oknum pelaku persekusi dan menuntut pertanggung jawaban dari Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Dalam Negeri.

Ketiga, menarik kembali militerisme di Papua. Keempat, Presiden Jokowi harus mengeluarkan Perppu Antirasisme agar peristiwa ini tidak terulang kembali di masa depan.

Kelima, pemerintah harus membangun dialog Jakarta-Papua-Vatikan sebagai mediator.

Di akhir pernyataannya, KAMPP mendesak pemerintah segera menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu di Papua.*