LABUANBAJO, FLORESPOS.ID – Perusahaan pengembang pariwisata nasional, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), masih membutuhkan suntikan dana sebesar Rp8 triliun untuk mengembangkan pariwisata prioritas di Labuan Bajo (NTT) dan Mandalika (NTB).

Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer mengatakan, dalam pengembangan pariwisata seperti Mandalika, Labuan Bajo, ataupun Nusa Dua di Bali, yang paling berat ialah sektor infrastruktur.

“Karena yang paling berat dari membangun Mandalika, Labuan Bajo, Nusa Dua, itu di awal di infrastrukturnya,” katanya di Jakarta, Selasa (4/2), melansir detik.com.

Ia menerangkan, pengembangan wisata Mandalika membutuhkan dana lebih dari Rp5 triliun, sementara Labuan Bajo lebih dari Rp3 triliun.

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah mendukung suntikan dana melalui terobosan, salah satunya dengan penambahan PMN yang disampaikan kepada BUMN.

Selain sektor infrastruktur, ITDC juga keberatan pada model bisnis perusahaan berupa sewa lahan. Karena perusahaan tak bisa menikmati hasilnya lantaran ada batasan waktu sampai 30 tahun.

“Bisnis model kita hanya sewakan lahan, tentu saja kita tidak bisa menikmati dari kenaikan, karena kita hanya dibatasi 30 tahun,” tuturnya.

Dalam UU Agraria memang ada ketentuan perpanjangan waktu yakni 20 tahun. Namun, investor kerap membandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang memberikan waktu pengelolaan lebih panjang sampai 99 tahun.

“Yang kami usulkan adalah di dalam Omnibus Law ada salah satu usulan untuk mengatur tanah HGB diatas HPL menjadi satu term selama 99 tahun,” katanya.

Untuk itu, selain dukungan dana, pihaknya juga meminta dukungan pemerintah berupa pengesahan insentif pajak di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sebab investasi di dalam KEK seharusnya mendapat insentif pajak, tapi hingga saat ini insentif itu belum bisa diberikan.

Mandalika, lanjut dia, sudah berstatus KEK, di mana sudah ada dalam PP Nomor 50/2015 namun penerapannya belum bisa dilakukan.

“Jadi investor pada waktu datang ke kantor pajak belum ada PMK-nya padahal sudah ada payung hukum KEK bahwa seluruh investor di dalam KEK sudah dapat insentif pajak, tapi dalam praktiknya mereka belum bisa,” ungkapnya.*