Jakarta, Florespos.idPemerintah membutuhkan total anggaran Rp1.700 triliun untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menurut Kementrian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (07/24).

Menteri Bambang Brodjonegoro mengatakan, total anggaran tersebut diharapkan tidak semuanya memakai APBN karena dana APBN yang diserap untuk belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan sekitar 35 persen-40 persen. Sisanya sekitar 60 persen diharapkan datang dari investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta.

“Makanya kita ingin menggalang partisipasi swasta dalam tujuan pembangunan,” ujarnya di Jakarta.

Sebelumnya, Kemetrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, berdasarkan Visium PUPR 2030, total anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur setidaknya mencapai Rp 2.058 triliun, dengan ketersediaan anggaran dari APBN 2020-2024 diproyeksikan hanya dapat memenuhi sekitar 30 persen (Rp 623 triliun) dari total kebutuhan anggaran.

Sementara untuk pembiayaan infrastruktur lainnya, pemerintah mencari alternatif untuk menutupi gap pendanaan sebesar 70 persen (Rp1.435 triliun) dengan mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU.

Melalui skema ini, badan usaha terikat hubungan kerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, Menteri Brodjonegoro menjelaskan, fokus pemerintah dalam membangun infrastruktur nantinya tidak sekadar pada pembangunan jalan saja tapi tersambung dengan kawasan ekonomi khusus, pariwisata, sektor pertanian hingga kawasan perikanan.

“Nantinya infrastruktur akan diprioritaskan untuk konektivitas ke kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata, pertanian, dan perikanan,” katanya.

Dia menjelaskan paradigma pembangunan infrastruktur harus membuat ekonomi pada kawasan yang dilewati bisa tumbuh.

Sementara untuk 2019, Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan melelang tujuh ruas jalan tol dengan nilai investasi sebesar Rp 151,13 triliun.

“Keterlibatan swasta membawa dampak daya ungkit (leverage) dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya,” ujar Kepala BPJT Danang Parikesit.

Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung ketersediaan pembiayaan infrastruktur untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan.

Sebagi informasi, pemerintah sendiri telah menetapkan 7 agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Diperkirakan, kebutuhan untuk agenda pembangunan tersebut sebesar Rp 24.214,5 triliun.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Leonard Tampubolon mengatakan, perkiraan kebutuhan tersebut merupakan usulan dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L) atas program-program yang akan dikerjakan di tahun mendatang.

Leonard menjelaskan, kebutuhan sebesar Rp 24.214,5 triliun merupakan belanja kementerian/lembaga, dana alokasi khusus (DAK) dan KPBU/Swasta. Bila dirinci, dana melalui belanja/KL sebesar Rp 23.844,6 triliun, DAK sebesar Rp 139,6 triliun, dan KPBU/swasta sebesar Rp 230,4 triliun.

Leonard mengatakan, kebutuhan tersebut jauh lebih besar daripada anggaran yang dimiliki. Dia mengatakan, belanja Kementerian/Lembaga hanya mampu mendanai 20 persen hingga 25 persen dari kebutuhan.

“Sekarang ini belanja K/L itu tidak sampai Rp1.000 triliun per tahun, hanya sekitar Rp 800 an triliun. Dan kita perkirakan pun nanti itu tidak akan bisa terjadi lompatan yang besar. Jadi kita perkirakan dia hanya bisa memenuhi 20% hingga 25% kebutuhan pendanaan,” katanya, Rabu (24/7).

Dia mengatakan, penekanan pendanaan bisa dibagi menjadi tiga bagian. Pertama penekanan pendanaan untuk mendorong pertumbuhan yang di dalamnya ditekankan pada pembangunan infrastruktur mendukung pariwisata dan sektor unggulan, modernisasi industri nasional, penguatan ekonomi kreatif dan digital dan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Kedua, penekanan pendanaan untuk membangun SDM yakni ditekankan pada penguatan bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta askes dan kualitas air minum dan sanitasi layak.

Akhirnya, penekanan pendanaan untuk memperkuat stabilitas dan mitigasi bencana yang ditekankan untuk penguatan pertahanan dan keamanan juga peningkatan tata kelola dan lingkungan dan kebencanaan.*