FLORESPOS.ID – Hasil survei yang dilakukan Arus Survei Indonesia (ASI) menemukan bahwa mayoritas publik menyetujui pergantian atau reshuffle kabinet di pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Hal itu tampak dari kecenderungan penilaian publik terhadap kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju, di mana sebanyak 75,6 persen masyarakat setuju dilakukan adanya reshuffle.

Sisanya, yang tidak setuju sebanyak 16,9 persen, dan lainnya sebanyak 7,5 persen tidak setuju dan tidak menjawab.

Survei ini dilakukan pada 9-12 Juni 2020. Sebanyak 1.000 responden dilibatkan dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen.

Survei ini dilakukan ASI dalam rangka “Evaluasi Publik Jelang 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin” (2019-2024).

Hasil survei ini dipaparkan Direktur ASI Ali Rif’an dalam diskusi online yang digelar Forum Monitor bertajuk “Persepsi Publik Terhadap Kinerja Jokowi-Ma’ruf: Siapa Layak di-Reshuffle?”, Kamis (25/6).

Ia sendiri mengaku kaget ketika publik setuju dilakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

“Saya agak kaget datanya cukup fantastik,” katanya.

Namun ia mengakui bahwa berdasarkan temuan itu, ASI menilai bahwa mandat yang telah diberikan Presiden Jokowi kepada para menterinya tidak dijalankan secara maksimal.

Ia menjelaskan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri relatif tampak kurang menggembirakan karena angkanya rata-rata justru berada di bawah 50 persen.

“Saya membaca publik dalam melihat pemerintahan ini tidak paket, yakni antara menteri dengan pemerintahan itu sepertinya dianggap berbeda. Padahal, pemerintah itu memberikan mandat kepada menteri,” ujar Ali.

Ia menjabarkan bahwa jika disusun menurut ranking, maka yang menempati posisi kepuasan paling tinggi adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, lalu disusul Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Di posisi ketiga ada Menkopolhukam Mahfud MD, kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan terakhir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadien Makarim.

Publik juga mengaku tidak puas terhadap kinerja para pembantu Jokowi selama delapan bulan pertama pemerintahannya.

Para menteri yang dinilai kinerjanya tidak bagus adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, kemudian Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Menurut Ali, penilaian publik tersebut sesuai dengan temuan enam bidang yang dilakukan survei sebelumnya, yaitu bidang ekonomi, politik, hukum, kesehatan, keamanan, dan pendidikan.

Survei: Jokowi 67,4 Persen

Sementara itu, penilaian publik terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf cukup stabil sebagaimana survei Indikator Politik sebelumnya.

Di mana survei ASI menemukan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi sebesar 67,4 persen.

Sementara itu yang tidak puas 25,3 persen dan sisanya 7,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

“Hal ini, jika melihat dari sisi ekonomi, pemerintah justru dianggap masih mampu dalam mengendalikan ekonomi nasional pasca dampak pandemi Covid-19 ini,” pungkas Ali.

Sementara, secara personal tingkat kepuasan terhadap Jokowi sebesar 68,3 persen dan 59,5 persen untuk Ma’ruf Amin.

“Jadi memang survei-survei yang sering kami lakukan itu selalu posisi wakil di bawah presiden. Justru kalau ada temuan yang mengatakan posisi wakil lebih tinggi dari presiden berarti ada masalah di inner circle kekuasaaan,” tutur Ali.

Selain melakukan survei terhadap kepuasan presiden dan wakil presiden, ASI juga melakukan survei terkait tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kinerja enam bidang.

Untuk bidang kemananan dinilai publik sebagai sektor yang paling memuaskan, yaitu di angka 74,8 persen, kemudian disusul bidang pendidikan sebesar 73,3 persen.

“Berikutnya bidang kesehatan, ekonomi, politik, dan hukum,” kata Ali.*