JAKARTA, FLORESPOS.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mempercepat implementasi Danau Toba sebagai salah satu dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

Hal itu merujuk pada pencanangan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada 15 Juli 2019, di Jakarta. Apalagi proyek tersebut menghabiskan dana yang sangat besar, yaitu Rp2,5 triliun.

“Ini masalah serius untuk kita semua, saya kira Pemda harus turun tangan langsung dan saya kira bisa juga sementara berkantor di Kawasan Otoritatif Badan Otorita Pariwisata Danau Toba di Sibisa, untuk bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar (PUPR),” katanya saat memimpin Rapat Koordinasi BODT bersama dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya, di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Jumat (6/9).

Luhut juga meminta kepada Badan Otoritas Danau Toba (BODT) untuk berkantor juga di sana. Menurut Luhut, pihaknya telah melakukan studi komprehensif, sehingga tidak ada alasan proyek tersebut tidak dijalankan.

Luhut pun meminta kepada para Bupati yang hadir, di antaranya Bupati Toba Samosir, Bupati Humbang Hasundutan, Bupati Dairi dan perwakilan instansi terkait lainnya, untuk dapat berkumpul dengan melibatkan berbagai pihak dan membahas hal seperti pendanaan dan regulasi secara intens dan mendetail.

“Adakan rapat mengenai ini, agar betul-betul terlibat, dan pendanaan tadi saya minta perbankan nasional seperti BRI untuk nanti bisa berperan dan semua masuk kedalam tim, kemudian dari Kementerian PUPR nanti tim nya juga diikutkan,” paparnya.

Mengenai Rancangan Induk Pariwisata Daerah, Luhut  meminta setiap Kabupaten dapat segera dibuat, sebab untuk menghabiskan dana yang besar tersebut itu tidak mudah.

Menyinggung soal kebersihan di Danau Toba, Luhut menilai, masalah meminta Kabupaten lain untuk mengikuti langkah yang sudah diterapkan oleh Kabupaten Humbang Hasundutan, yang telah mengoperasikan alat pengolah enceng gondong untuk dapat diubah menjadi pupuk.

“Kebersihan Danau Toba juga hal penting, enceng gondok misalnya, di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah ada, nanti saya minta setiap Kabupaten dapet mencontoh mesin pengolah enceng gondok seperti yang sudah diterapkan di Humbang Hasundutan,” terangnya.

Gandeng OYO, Grab dan Gojek

Dalam Proposal Pengembangan Pariwisata Danau Toba, pemerintah berencana mengandeng perusahaan start up ternama, di antaranya OYO untuk operator hotel dan juga mengadakan pelatihan pelayanan publik.

Pemerintah juga berniat mengandeng Grab, yang pada Jumat (6/9) sudah melaunching layanan Grab Toba, atau Gojek untuk layanan transportasi dan mengadakan pelatihan driver dan tour guide.

Luhut menerangkan, nantinya ada pula SIAP yang akan mengadakan pelatihan pengembangan usaha masyarakat di sekitar Danau Toba.

Sementara pembiayaan akan ditangani oleh Bank BRI dan perbankan nasional lain untuk pembiayaan dan pelatihan masyarakat sekitar.

Selain itu, akan ada international outlet dengan hadirnya Starbucks, yang apabila beroperasi di Danau Toba, maka akan diwajibkan menggunakan kopi lokal yang sudah sangat terkenal di dunia, semisal kopi dari dataran tinggi Simalungun.

“Apabila ada masalah selesaikan dengan koridor hukum yang berlaku, jangan kita ragu untuk menyelesaikan masalah, masyarakat sekitar juga harus kita dengarkan, sebab mereka nantinya yang akan berperan langsung,” tutupnya.*