Gubernur Anies Diminta Segera Eksekusi Keputusan MA Soal PKL
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Tempo.

JAKARTA, FLORESPOS.ID – Kesemrawutan dan kumuh serta kemacetan karena Pedagang Kaki Lima (PKL) di daerah Tanah Abang Jakarta sudah viral bagi dunia nasional maupun internasional. Padahal Gubernur DKI Jakarta sebelumnya sudah menertibkan para PKL di kawasan tersebut.

Sayangnya, Gubernur Anies Baswedan kembali menutup jalan Jati Baru di Tanah Abang bagi PKL berjualan yang menjadikan kawasan tersebut menjadi kembali kumuh dan semrawut.

Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024 dari PSI, William Aditya Sarana, menemukan hal yang menarik dari kewenangan menutup jalanan untuk tempat berdagang tersebut.

Hal itu merujuk pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum 25 ayat (1) yang berbunyi: “Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.”

Menurut Wiliam, dengan adanya Perda tersebut, maka setiap jalan dan trotoar di DKI Jakarta bisa ditutup untuk tempat jualan oleh Gubernur DKI Jakarta.

“Bayangkan saja, saat ini orang berjualan secara tidak tertib di jalanan yang dilarang, apalagi ada kewenangan ini, bisa tambah kacau dan hancur jalanan dan trotar di DKI Jakarta,” katanya di Jakarta, Selasa (13/08).

Akan tetapi, pertanyaan baru muncul, yaitu apakah jalanan sebenarnya bisa ditutup untuk kepentingan PKL berdagang?

Sebenarnya ada isi peraturan Perda Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kontradiktif dengan Perda Nomor 8 Tahun 2007 127.

Pada Ayat (1) dijelasjan bahwa jalan bisa ditutup karena alasan: 1) Kegiataan keagamaan; 2) Kegiataan kenegaraan; 3) Kegiatan olahraga; dan 4) Kegiatan budaya.

“Tapi ga bisa buat kegiatan berdagang. Inilah yang menjadi dasar saya melawan Gubernur DKI Jakarta dengan membenturkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum,” imbuhnya.

William menerangkan, bilamana Perda tidak boleh mengatur hal di luar dari peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang, dan ketika Perda mengatur lebih dari Undang-Undang, maka Perda tersebut bertentangan dan harus cabut.

Karena itu, pihaknya menggugat kebijakan tersebut, sehingga dikabulkan dengan amar putusan sebagai berikut:

Pertama, mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari Para Pemohon: 1. William Aditya Sarana, 2. Zico Leonard Djagardo.

Kedua, menyatakan Pasal 25 ayat (1), Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Ketiga, memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Sekretariat Daerah untuk dicantumkan dalam Berita Daerah.

Keempat, menolak permohonan para pemohon yang lain dan selebihnya; dan kelima, menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000.

Dengan adanya keputusan Mahkamah Agung tersebut Gubernur DKI Jakarta tidak ada kewenangan untuk menertibkan PKL di jalanan Jati Baru dan di seluruh DKI Jakarta.

“Tidak boleh ada lagi preman-preman yang sok-sok-anngambilin duit ke PKL di jalan. Jadikan putusan ini sebagai preseden untuk DKI Jakarta membuat Jakarta lebih rapi dan tertib. Indonesia negara hukum bukan negara preman,” tegasnya.

Akhirnya, William menyarankan agar Gubernur Anies segera mengeksekusi keputusan MA tersebut dalam waktu dekat, jika tidak ingin digugat kembali karena dianggap menghina pengadilan.*