YOGYAKARTA, FLORESPOS.ID– Kota Yogyakarta hari ini dipadati oleh gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil dari beragam kampus di kota gudeg tersebut. Gerakan itu diberi tajuk “Gejayan Memanggil”.

Tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak, mereka berdemonstrasi menentang berbagai revisi undang-undang bermasalah yang akan segera disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setidaknya ada tiga RUU yang kontroversial, diantaranya Revisi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang mengancam privasi dan demokrasi. Termasuk juga pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) dan tidak segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Dalam aksinya, mereka membuat poster bertuliskan #GejayanMemanggil. Poster itu memenuhi media sosial, di antaranya Twitter, Facebook, dan Instagram. Di Twitter, #GejayanMemanggil paling banyak dibicarakan netizen atau berada di peringkat atas.

Gerakan tersebut direncanakan juga dilakukan serentak di sejumlah kampus di Indonesia untuk menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR.

Dalam sebuah flyer yang beredar, ada sebentuk pekikan agar para mahasiswa sdi seluruh Indonesia hari ini mengosongkan kelas-kelas mereka untuk turun ke jalan dan berdemonstrasi.

“Kami kecewa terhadap anggota dewan yang tidak mendengarkan aspirasi publik,” kata Syahdan, Humas Aliansi Rakyat Bergerak, Senin (23/9), mengutip laporan Tempo.

Ia mengatakan, gerakan itu diberi nama “Gejayan Memanggil”, karena Gejayan di tahun 1998 menjadi saksi perlawanan mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta terhadap rezim Orde Baru yang represif.

Tahun 2019 ini, kata Syahdan, kembali muncul upaya kembali ke Orde Baru melalui berbagai RUU bermasalah yang anti-demokrasi.

Menurut Syahdan, mahasiswa akan memulai aksinya dengan berjalan kaki dari tiga titik, yakni gerbang utama kampus Sanata Dharma, pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Bunderan UGM.

Poin-Poin Tuntutan

Dalam aksinya hari ini, ada beberapa tuntutan Aliansi Rakyat Bergerak, antara lain:

  • Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP.
  • Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
  • Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia.
  • Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja.
  • Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria.
  • Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.

Ada AJI

Selain mahasiswa, jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta juga akan bergabung dengan aksi tersebut. AJI telah menyatakan sikap mengecam DPR dan pemerintah yang mengabaikan masukan masyarakat sipil.

“Ada sepuluh pasal dalam RKUHP yang berpotensi mengkriminalisasi jurnalis,” kata Tommy Apriando, Ketua AJI Yogyakarta.

Menurutnya, pasal itu di antaranya pasal 219 yang berbunyi setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Didukung Para Dosen

Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Diah Kusumaningrum mengatakan, dosen UGM memberikan dukungan terhadap rencana aksi mahasiswa tersebut.

Dukungan dosen terhadap mahasiswa itu bermacam-macam, di antaranya menyebarkan poster di sosial media. Ada juga yang memindahkan kuliah mahasiswa di jam lain.

Ada pula yang membatalkan kelas dengan memberi tugas khusus. Kalaupun ada dosen yang diam, kata dia belum tentu tidak mendukung mahasiswa.

“Dosen itu bisa jadi membayangkan mahasiswa sebagai orang dewasa yang nggak perlu diberi izin khusus buat menjalankan perannya sebagai warga negara,” katanya.*