KUPANG, FLORESPOS.ID – Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan siap membuka transportasi laut dan penyeberangan menyusul keputusan Gubernur Provinsi NTT untuk menerapkan kenormalan baru mulai 15 Juni nanti.

“Kami telah mengeluarkan surat tertanggal 28 Mei yang ditujukan kepada operator angkutan penyeberangan dan operator angkutan laut, yang intinya meminta mereka agar segera beroperasi kembali,” kata Isyak Nuka, Kepala Dishub NTT, Selasa (2/6), melansir Tempo.co.

Meski demikian, Isyak meminta agar para operator tetap mematuhi Keputusan Menteri Perhubungan No. 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik ldul Fitri 1441 H serta Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, serta peraturan lainnya yang berlaku selama masa pandemi.

Permintaan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Termasuk juga Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No. 5/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 4/2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Selain itu, ada Surat Kepala Dinas No. 550/552.3/250/IV/2020 tanggal 11 April 2020 perihal instruksi penyelenggaraan transportasi di tengah pandemi.

Merujuk pada peraturan dan protokol kesehatan yang ada, Isyak berharap agar pihak pengelola pelabuhan dan transportasi laut dan penyeberangan seperti PT Pelni, ASDP dan pengusaha jasa transportasi laut lainnya agar benar-benar ketat dalam menerapkan protokol Covid-19 agar tidak terjadi penularan dalam kapal maupun di pelabuhan.

Ia menyarankan agar pihak pelabuhan dan angkutan jasa perlu bekerja sama dalam penerapan peraturan tersebut dan berkonfirmasi dengan pemerintah sehingga pelayaran berjalan aman, sebaba mayoritas penularan Covid-19 di NTT terjadi dalam angkutan transportasi laut misalnya KM Lambelu beberapa waktu lalu.

Pemprov NTT Batasi Penumpang

Pemprov NTT sebelumnya melakukan pembatasan jam berlabuh bagi semua kapal penumpang yang melayani jalur pelayaran ke NTT untuk mencegah penyebaran Covid-19, terhitung sejak 10 April.

Ada 11 pelayaran kapal PT Pelni yang terdampak pembatasan jam berlabuh pada sejumlah pelabuhan laut di provinsi berbasis kepulauan ini.

Seperti dilaporkan Merdeka.com, PT Pelni semula telah melakukan pembatasan terhadap jumlah penumpang yang diangkut yaitu 50 persen dari kapasitas angkut penumpang.

Selain itu, PT Pelni juga mewajibkan ada surat keterangan sehat bagi penumpang yang berusia diatas 60 tahun sebagai syarat untuk membeli tiket.

Sementara itu, KMP Feri yang melintasi wilayah luar daerah NTT yaitu dari Sulawesi Selatan masuk melalui pelabuhan laut Marapokot, Kabupaten Nagekeo, serta Sape, Nusa Tenggara Barat, menuju Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, termasuk kapal menuju Maluku Tenggara Barat tetap beroperasi hanya untuk distribusi kebutuhan pokok.*