MAUMERE, FLORESOS.ID – Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan aksi protes lantaran kesimpangsiuran data penerima bantuan sosial tunai (BST) yang dibuat aparat Desa dan Kelurahan di beberapa kabupaten.

Di Kabupaten Sikka, misalnya, warga Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, mendatangi rumah pribadi Bupati Sikka di Desa Lepo Lima, Kecamatan Alok Timur, Sikka.

Puluhan warga kesal dan tidak puas karena nama mereka tidak terdaftar sebagai penerima BST oleh aparat Desa.

Kedatangan warga diterima penjabat Sekda Sikka, Sirilus Wilhelmus, dan beberapa staf.

Dalam tuntutannya, perwakilan warga meminta agar nama mereka dimasukkan dalam data penerima BST karena mereka juga terdampak Covid-19.

Kejadian serupa terjadi di kabupaten Lembata. Puluhan warga dari Kelurahan Lewoleba Utara, Kota Lewoleba, mendatangi Kantor Lurah setempat untuk memprotes kebijakan karena tidak memberikan bantuan kepada warga.

Padahal, mereka telah terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut. Menurut mereka, ada perbedaan data dari RT dan Desa sehingga menimbulkan persoalan.

Sebelumnya, warga Desa Balauring Kecamatan Omesuri di Lembata menyegel Kantor Desa dan menyita aset desa berupa dua buah sepeda motor dan sebuah mobil pickup.

Puluhan warga yang datang mengaku tidak puas dengan kinerja kepala desa Balauring mengenai data penerima BST.

Mereka menuding Kepala Kesa melakukan manipulasi data penerima bantuan.

Mereka juga menuntut kepada Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur agar memberhentikan kepala desa dari jabatannya.

Sebab dalam keterangan sebelumnya, Eliaser pernah mengatakan bahwa akan memberhentikan kepala desa yang tidak transparan dalam pengelolaan dana bansos.

Protes tentang hal serupa meluas di beberapa daerah di NTT. Misalnya di Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kab. Kupang, juga di Desa Boba I, Kecamatan Golewa Selatan, Kab. Ngadha, Kelurahan Nangadhero, Kab. Nagekeo dan Desa Takplager, Kecamatan Nita, Sikka.

Menyikapi persoalan tersebut, Kepala Perwakilan Ombdusman RI Provinsi NTT, Darius Beda Daton menegaskan bahwa persoalan mendasar adalah dana yang tersedia tidak cukup dengan kriteria jumlah penerima bantuan yang begitu besar.

Hal tersebut membuat kepala desa kelabakan. Selain itu, kurang adanya sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat tentang jenis-jenis bantuan dan kriterianya sehingga membingungkan masyarakat.

Menurutnya, ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April lalu.

Beberapa syarat dalam aturan tersebut, misalnya, keluarga yang kehilangan mata pencaharian, belum pernah terdata menerima bansos dan anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Ia menambahkan, saat ini Kantor Ombdusman Perwakilan NTT telah membuka posko pengaduan bansos dan layanan kesehatan masyarakat terdampak Covid-19.

Masyarakat yang ingin menanyakan informasi tentang bansos dapat menghubungi nomor kontak 0811-145-3737.

Dengan itu, masyarakat akan memperoleh titik terang mengenai kisruh yang terjadi. (dari berbagai sumber)*

Penulis: Dan Dede