JAKARTA, FLORESPOS.ID – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan isi pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo hari ini yang menyatakan bahwa “ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah” adalah retorika yang bersifat ambigu dan bisa mengundang beragam interpretasi jika tidak ada penjelasan lebih lanjut dari pihak Istana.

Hal itu disampaikan Usman ketika menanggapi pidato kenegaraan Presiden Jokowi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (16/8).

“Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa yang ingin diubah dari ukuran kinerja penegak hukum dan HAM,” katanya.

Menurut Usman, jika patokannya adalah penegak hukum kepolisian dalam penuntasan kasus-kasus pidana bahwa selain memenjarakan pelaku kejahatan adalah juga penting untuk melakukan pencegahan, itu masih bisa dipahami, walaupun pihaknya akan terus memberi masukan kritis kepada kepolisian terkait kinerja-kinerja mereka di lapangan.

“Bagaimana jika itu ditarik ke penegakan HAM yang berkali-kali disuarakan ibu-ibu yang setiap Kamis berdiri di depan istana? Apakah ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi melalui mekanisme penegakan hukum?” imbuhnya.

Usman menandaskan, sejauh ini tidak ada satu pun kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan selama pemerintahan Presiden Jokowi. Instruksi-instruksi Presiden kepada Menkopolhukam maupun Jaksa Agung juga tidak pernah ditindaklanjuti.

Pertanyaannya, kata Usman, kinerja apa yang mau diubah dalam pejabat penegak hukum seperti Jaksa Agung jika tidak ada satupun kasus yang diselesaikan.

“Lalu mengapa tidak pernah ada evaluasi atas kinerja Menkopolhukam yang kerapkali cenderung mengesampingkan segi hukum dari penegakan HAM,” paparnya.

Selama ini, beberapa Ornop HAM seperti LBH dan KontraS telah mengingatkan adanya masalah HAM. Tetapi hal itu belum ditanggapi secara memadai. Berkas-berkas Komnas HAM pun masih saja terus dikembalikan oleh Jaksa Agung.

“Kami juga menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan ‘Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi. [….] Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum HAM yang bisa dicegah’,” terangnya.

Usman menilai, jangankan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada, kasus-kasus HAM baru pun masih terjadi. Selama 2019 kekerasan yang berlebihan terus dilakukan oleh aparat keamanan.

Kebijakan diskriminatif maupun kekerasan terhadap untuk melakukan ibadah masih juga banyak terjadi dalam bentuk pelarangan kaum minoritas untuk beribadah ataupun penyegelan rumah ibadah.

“Apakah pemerintah telah mengkaji kasus-kasus hukum yang diadukan oleh masyarakat ke LBH-LBH di berbagai daerah? Lalu dimana aspek pencegahan yang disebutkan oleh presiden dalam pidatonya?” tandasnya.

Akhirnya, Amnesty International menilai poin-poin HAM yang ada dalam pidato Presiden Jokowi tersebut harus diperjelas oleh pihak Istana, termasuk melalui penjelasan soal agenda ke depan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Jika tidak, hal itu malah menjadi retorika kosong belaka.*