Jakarta, Florespos.idAmnesty International telah membahas kasus penyerangan Novel Baswedan pada sesi dengar pendapat di Kongres Amerika Serikat pada Kamis (25/7), pukul 10 pagi waktu setempat atau pukul 21.00 WIB pada hari yang sama.

Kasus penyerangan Novel Baswedan merupakan salah satu dari beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM dunia yang menjadi topik pembahasan pada forum “Human Rights in Southeast Asia: A Regional Outlook” di Subcommittee on Asia, the Pacific, and Nonproliferation House Foreign Affairs Committee.

Pada sesi dengar pendapat, Manajer Advokasi Amnesty International AS untuk Wilayah Asia Pasifik Francisco Bencosme, menyampaikan kepada anggota Kongres bahwa kasus Novel Baswedan di Indonesia masuk dalam kategori penyerangan terhadap pembela HAM yang bekerja di sektor anti korupsi di Indonesia.

Dalam catatan Amnesty yang disampaikan ke Kongres AS, pembela HAM di Asia Tenggara mengalami penyerangan dengan pola yang sama, yaitu karena kerja-kerja mereka dan tidak ada penyelesaikan terhadap kasus-kasus penyerangan tersebut.

Senada dengan pola yang terjadi di Asia Tenggara, kasus Novel sudah berusia lebih dari 2 tahun namun belum ada satupun pelaku yang diadili.

Francisco menambahkan bahwa kegagalan untuk menyelesaikan kasus Novel akan memperkuat kultur impunitas dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan ini berpotensi membawa dampak buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Bencosme, tentunya pembacaan kasus Novel oleh Amnesty di Kongres AS itu baru langkah awal advokasi yg dilakukan Amnesty. Masih banyak langkah selanjutnya yg akan kita ambil termasuk memberikan briefing per orangan kepada beberapa anggota Kongres AS yg memiliki perhatian terhadap kasus Novel agar mereka mendapat gambaran menyeluruh terkait kasus tersebut.

Karena itu, diharapkan agar masing-masing pegiat HAM bisa mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia mengutarakan perhatian mereka terhadap kasus Novel, salah satunya adalah memberikan dukungan terhadap pemerintah Indonesia untuk segera menuntaskan kasus Novel.

Amnesty International juga berharap agar Kongres Amerika Serikat akan membahas kasus penyerangan Novel Baswedan ketika berinteraksi dengan pemerintah atau parlemen Indonesia di masa yang akan datang.

Amnesty International memang sengaja mengangkat kasus Novel Baswedan ke Kongres AS, bahkan juga ke Badan-Badan PBB. Setidaknya ada tiga pendasaran pokok mengapa kasus itu mesti mendapat perhatian Kongres AS.

Pertama, sama seperti isu pelanggaran HAM, kesetaraan gender, dan pemanasan global, isu korupsi adalah isu global yang sangat penting.

Amnesty International menilai serangan yang ditujukan terhadap Novel Baswedan sangat memperlihatkan hubungan erat antara isu korupsi dan HAM. Bahkan selain Novel, ada banyak pejabat KPK yang mengusut korupsi di sektor sumber daya alam, juga diserang dan diintimidasi.

“Kita perlu dukungan sebanyak mungkin, dari dalam dan luar negeri, untuk melawan serangan itu,” kata lembaga tersebut melalui pernyatan tertulis, Jumat (26/7).

Kedua, serangan terhadap Novel bukanlah masalah Novel semata, tetapi masalah serius yang mengancam kelanjutan pelaksanaan agenda reformasi di Indonesia khususnya dalam bidang pemberantasan korupsi dan penegakkan HAM.

Akhirnya, karena Kasus Novel adalah ancaman terhadap siapa pun yang memperjuangkan tegaknya negara hukum yang bebas korupsi maupun kekerasan dan pelanggran HAM.

Di Kasus Novel, ancaman yang luar biasa yang bukan hanya ditujukan kepada aktivis yang biasanya berada di luar pemerintahan, tetapi juga pada setiap aparat penegak hukum dan pejabat pemerintahan.

“Jadi Kasus Novel ini harus jadi pemersatu kerja sama komponen bangsa. Bukan cuma aktivis anti korupsi, HAM, lingkungan dan kesetaraan gender tapi juga aktivis dan para penegak hukum dan pemerintahan,” papar lembaga tersebut.

Setelah pembahasan di Kongres AS tersebut, Amnesty International berharap agar Kongres AS akan membahas kasus penyerangan Novel Baswedan ketika berinteraksi dengan pemerintah atau parlemen Indonesia di masa yang akan datang.

Selanjutnya, Amnesty International juga berharap beberapa anggota Kongres AS yang memiliki perhatian terhadap kasus Novel untuk mengirimkan surat mendorong pemerintah atau parlemen Indonesia untuk segera menyelesaikan kasus penyerangan Novel, salah satunya dengan pembentukan TGPF independen.*