JAKARTA, FLORESPOS.ID – Merespon penangkapan Dandhy Dwi Laksono dan Ananda Badudu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Presiden Joko Widodo tetap menjaga iklim demokrasi di Indonesia.

“Pemerintah harus menghentikan cara-cara yang represif kepada mahasiswa, pelajar dan warga lainnya yang berdemonstrasi di sejumlah daerah belakangan ini,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/9).

Usman mendesak agar Presiden Jokowi segera memerintahkan Kapolri agar kepolisian membebaskan semua mahasiswa dan pelajar yang masih ditahan.

Menurut Usman, bentuk kriminalisasi seperti yang terjadi pada Dandhy Dwi Laksono, Ananda Badudu serta sebelumnya Veronica Koman harus segera diakhiri.

“Jika tidak ada tindakan tegas dari Presiden Jokowi maka itu dapat diartikan masyarakat bahwa Presiden ikut membiarkan terjadinya pelanggaran HAM,” katanya.

Bentuk Pelanggaran HAM

Penangkapan Dandhy Dwi Laksono, Ananda Badudu, kata Usman, walau kemudian dilepas, menunjukkan bahwa polisi malah justru menjauh dari nilai-nilai HAM yang harus mereka implementasikan dalam menjalankan tugas.

Usman menilai, apa yang dilakukan kepolisian jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM khususnya atas jaminan kemerdekaan berpendapat.

Mendukung aksi mahasiswa melalui online crowd-funding bukanlah tindak pidana begitu pula dengan menyatakan pendapat, mengekspos pelanggaran HAM di Papua atau menggalang dukungan masyarakat dalam mengkritik kebijakan pemerintah melalui media sosial.

Dalam kasus Ananda Badudu, secara spesifik, polisi telah melakukan intimidasi terhadapnya dengan melakukan penangkapan. Walaupun setelah pePenangmeriksaan polisi melepaskan dia dari semua sangkaan, cara itu adalah intimidasi dengan menggunakan hukum.

“Pembebasan tersebut tidak menggugurkan pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya,” terangnya.

Karena itu, pihaknya meminta Divisi Propam untuk memeriksa penyidik yang menangani dan menangkap Ananda Badudu. Penangkapan dan pemeriksaan atas Ananda tersebut tak seharusnya terjadi hanya karena ia melakukan aktivitas damai di media sosial.

“Itu adalah wujud partisipasi seorang warga negara yang ingin mengawal jalannya pemerintahan yang baik,” tutupnya.*