KALABAHI, FLORESPOS.IDRadar NNT online pada Senin (11/12) menurunkan berita berjudul “Pejabat Eselon III Pemda Alor Aksi Mesum di Kuburan”.

Dalam pemberitaannya, radarntt.com menyoroti kasus perselingkuhan yang melibatkan seorang pejabat Eselon III pada lingkup Pemerintah Daerah Alor berinisial SS (54 Tahun), dengan seorang siswi salah satu SMA di kota Kalabahi, berinisial DN (17 Tahun).

Ada dua aneh yang dapat kita tangkap dari pemberitaan itu. Termasuk keanehan yang terjadi pada subjek pemberitaannya.

Pertama, terkait asumsi media yang mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada persoalan dalam tindakan perselingkuhan itu karena keduanya melakukan atas dasar persetujuan bersama.

Lantas, wartawan seolah mengajurkan agar keduanya dapat melakukannya di hotel atau kos-kosan, dan melarang agar tindakan mesum itu dilakukan di pekuburan yang merupakan tempat publik dan seram.

Kita patut memeriksa sejauh mana pemahaman moralitas wartawan terhadap kasus ini. Apakah ia menyetujui hubungan perselingkuhan itu dengan memberikan ‘ruang alternatif’, atau memang ia sendiri tidak paham dengan kasus yang terjadi.

Pertanyaan selanjutnya, apakah ini menggambarkan kondisi yang terjadi di Alor bahwa perselingkuhan yang terjadi antara seseorang yang sudah bersuami/beristri dengan dara-dara muda dianggap wajar, atau sebaliknya.

Konstruksi pemahaman yang diletakkan wartawan dalam kasus sangat naif. Boleh dibilang ia seperti merekomendasikan publik/masyarakat untuk melakukan tindakan serupa di kemudian hari dengan mencari ruang-ruang alternatif yang lebih tertutup.

Sungguh disayangkan jika memang media-media kita mengkonstruksi pesan bukannya untuk mengedukasi masyarakat agar makin sadar dan paham, tapi malah menggiring opini untuk membuka praktik-praktik lain yang lebih masif.

Kedua, dilaporkan bahwa saksi sempat melihat, atau boleh dikatakan menonton aksi mesum yang dilakukan dua insan beda generasi itu. Seolah para saksi membiarkan tindakan kejahatan itu terjadi.

Radarntt.co menceritakan, pada awalnya SS mengajak DN bertemu dengan maksud memberikan uang jajan melalui sambungan telepon genggam.

Setelah bertemu, SS tidak langsung memberikan uang yang dijanjikan tetapi mengajak DN ke Pekuburan Islam. Di lokasi itulah keduanya meluapkan hasrat seksual mereka.

Namun ternyata, aksi mesum keduanya dipergoki beberapa orang yang ada di lokasi tersebut. Di mana para saksi mata terus melihat gelagat dan memantau gerak gerik keduanya.

Saat keduanya masuk tahap intim, saksi bersama masyarakat sekitar lokasi langsung menangkap mereka dan menggiring mereka ke rumah salah satu Ketua RT di Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara.

Selanjutnya, masyarakat menginginkan agar diselesaikan oleh pihak berwajib, sehingga kasus itu dilaporkan ke Polres Alor.

Sejatinya, para saksi dapat mencegah aksi mesum pasangan yang melakukan hubungan secara tidak wajar itu. SS sudah pasti terikat dengan perkawinannya, sementara DN masih di bawah umur.

Kita tidak pernah tahu seperti apa gelagat awal mereka, namun dari penuturan saksi, hampir pasti kedua pasangan itu tidak langsung melakukan hubungan intim.

Pada titik itu, kehendak untuk mencegah tindakan kejahatan sebetulnya menjadi panggilan moral para saksi, agar keduanya tidak terlibat jauh ke dalam hubungan yang tidak pantas.

Kasus ini sudah berada di tangan polisi. SS dinyatakan bersalah, entah secara moral atau hukum, karena sudah memiliki niat dan aksi kejahatan.

Yang menjadi persoalan kita adalah tindakan para saksi. Dalam Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikatakan, bahwa seseorang yang mengetahui suatu tindakan kejahatan, atau ada niat untuk melakukan kejahatan, namun tidak mencegahnya lebih awal, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana selama sembilan bulan.

Ketika masalah ini sudah berada di tangan polisi, hampir pasti SS akan dikenakan sanksi pidana atas aksinya. Sementara dari pemberitaan radarntt.com, DN menjalani pemeriksaan berupa visum.

Sementara para saksi barangkali akan ‘senang’ melihat keterpidanaan SS. Apalagi ketika pejabat itu telah dipecat dari jabatannya sebagai ASN.

Kasus ini menjadi pembelajaran berarti bagi masyarakat yang tiap kali menyaksikan banyak tindakan kejahatan di sekitarnya. Lebih baik mencegah daripada kita bertindak sok pahlawan dengan melaporkannya.

Untuk tidak dikatakan sebagai upaya kriminalisasi, tapi memang SS bertanggung jawab atas tindakannya, polisi juga perlu memeriksa alasan para saksi yang melihatnya, namun tidak mencegah tindakan tersebut.*