JAKARTA, FLORESPOS.ID – Menanggapi polemik publik mengenai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak ikut campur terkait RUU HIP yang kini ramai menuai kontroversi.

“Ini (RUU HIP) 100 persen adalah inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali,” tegas Jokowi saat menerima sejumlah purnawirawan TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (19/6), mengutip Tempo.co.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah pada saat ini pun belum mengetahui isi RUU HIP tersebut.

Setelah mendengar masukan dari masyarakat, Jokowi memutuskan tidak mengirimkan surat presiden yang merupakan tanda persetujuan pembahasan legislasi atas RUU tersebut kepada DPR.

Dengan demikian, RUU HIP tersebut tidak bisa dilanjutkan pembahasan karena membutuhkan tanda tangan Presiden.

“Jadi daftar isian masalah (DIM) juga belum kami siapkan karena memang kami belum mengetahui sebetulnya ini arahnya akan ke mana karena ini memang inisiatif penuh dari DPR,” kata Jokowi.

Sebelumnya banyak pihak yang mendesak RUU itu dibatalkan, salah satunya lantaran tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/1966 tentang Pembubaran PKI dalam draf RUU itu.

Menurut Jokowi, Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 itu tidak mungkin dihapus karena merupakan payung hukum yang tertinggi sudah ada.

Ia pun menandaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk menutup pintu terhadap paham komunisme di Indonesia.

Jokowi: Natal Momentum Merajut Kerukunan Bangsa
Presiden Joko Widodo. Foto: Sekretariat Negara.

Apa Itu RUU HIP

RUU HIP belakangan memang menimbulkan kontroversi di tengah upaya bersama pemerintah dan masyarakat memerangi corona.

Oleh pelbagai kalangan, RUU HIP dinilai tidak relevan dan urgen untuk dibahas di masa pandemi. Lebih ekstremnya, RUU HIP ini berpotensi menciptakan konflik ideologi.

Lantas, apa itu RUU HIP?

Merujuk pada Catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan Atas Penyusunan RUU HIP tanggal 22 April 2020, RUU HIP adalah RUU yang diusulkan oleh DPR RI, terutama diinisiasi oleh PDIP dan telah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.

Berdasarkan catatan tersebut, saat ini belum ada undang-undang sebagai sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai HIP untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan UU HIP ini.

Beberapa yang dibahas dalam RUU tersebut adalah dibentuknya beberapa badan. Di antaranya, Kementerian atau badan riset dan inovasi nasional, Kementerian/ Badan Kependudukan dan Keluarga nasional serta Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila.

Terkait dengan Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila memiliki beberapa wewenang:

  1. Mengarahkan pembangunan dan pembinaan politik nasional yang berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila
  2. Mengarahkan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila
  3. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan pembangunan di lembaga-lembaga negara, kementerian/lembaga, lembaga pemerintahan nonkementerian, lembaga nonstruktural dan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila.

Selain PDIP, ada enam fraksi lain yang menyetujui RUU HIP, termasuk Gerindra. Namun PKS adalah satu-satunya partai yang menolak pembahasan RUU yang berpotensi menimbulkan ketegangan baru di masyarakat ini.

Sementara itu, Partai Demokrati saat ini telah keluar dari pembahasan RUU HIP dan meminta DPR dan pemerintah agar fokus dalam penanganan virus corona yang makin mengerikan.

Demokrat menilai pemerintah bahkan belum sepenuhnya mampu menangani wabah global ini dengan baik.*