FLORESPOS.ID – Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/6) siang.

Menurut staf pribadinya, Musyafur Rahman, salah satu aktivis 1998 itu dipanggil untuk alasan yang belum diketahui. Dan pertemuan itu pun dilakukan secara tertutup.

“Datang ke Istana sendiri. Menurut informasi dari protokol, ageda internal,” terang Musyafur, mengutip media pemerintah.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui persis agenda pertemuan Adian dengan Jokowi di masa pandemi ini.

Namun, Adian belakangan diketahui gencar melakukan kritik terhadap Menteri BUMN Erick Thohir terkait kinerjanya.

Persis sehari sebelumnya, Adian menulis sebuah opini menyoroti kinerja Erick memimpin BUMN sejak Oktober tahun lalu.

Pentolan ’98 itu juga pernah menyarankan agar Erick melaporkan ke Jokowi jika memang menemukan indikasi mafia dalam praktik impor alat kesehatan yang dibutuhkan saat ini.

“Begini Pak Menteri, kalau memang ada mafia dan buktinya cukup maka segera lapor Presiden, polisi atau KPK. Lengkapi bukti, terus tangkap, jangan cuma bicara ke media saja dan membuat rakyat dan pelaku usaha saling curiga,” kata Adian beberapa waktu lalu.

Publik masih mereka-reka soal pemanggilan Adian. Apakah terkait kasus Erick, atau ingin mengangkatnya sebagai menteri.

Tahun lalu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono pernah mengatakan bahwa sosok Adian Napitupulu layak menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf (2019-2024).

Menurut dia, Jokowi-Ma’ruf memerlukan tenaga dan pemikiran Adian Napitupulu di kabinet dalam melanjutkan pemerintahannya.

“Sudah 21 tahun saya kenal Adian. Semangat dan keberpihakannya pada rakyat enggak pernah berubah. Jokowi membutuhkan tenaga dan pikiran Adian di kabinet,” katanya.

Selain itu, aktivis 98 tersebut juga dinilai memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dalam memotivasi sebuah gerakan politik menuju perbaikan bangsa dan negara.

Bahkan, kata dia, pembelaannya terhadap rakyat juga jelas sekalipun Adian berada di partai yang mendukung Jokowi.

“Masih ingat betapa getolnya dia (Adian Napitupulu) membela nasib driver daring ketika mendesak pemerintah untuk membatalkan Permenhub 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang menurut Adian cacat hukum,” tutur Arief.*