JAKARTA, FLORSPOS.ID– Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, lokasi ibukota baru yang akan menggantikan Jakarta dipastikan bukan di kawasan Bukit Soeharto, di daerah Kalimantan Timur. Hal itu dikarenakan kawasan itu merupakan daerah yang kaya kandungan batu bara.

Menurut Bambang, daerah tersebut sudah pasti akan berisiko layaknya tanah gambut. Jadi pemerintah akan memilih lokasi yang lebih aman. Bukan tanah batu bara dan bukan tanah gambut.

“Lokasinya harus jauh dari gambut dan batu bara,” katanya kepada awak media di Jakarta, Jumat (16/8).

Tercoretnya Bukit Soeharto dalam daftar nominasi kawasan yang bakal didirikan ibukota negara baru juga dikarenakan merupakan kawasan hutan lindung. Sehingga kawasan tersebut sudah pasti tetap perlu dijaga kelestariannya oleh pemerintah.

“Kami komitmen tidak ganggu lingkungan untuk ibu kota baru,” paparnya.

Adapun misteri terkait lokasi yang bakal ditunjuk bakal jadi ibukota baru masih enggan membocorkannya ke publik. Hal itu karena pemerintah masih harus melakukan sejumlah penelitian untuk memastikan kelayakan kawasan yang ditunjuk nanti sebagai ibukota negara baru.

Dia pun meminta masyarakat untuk terus bersabar terkait penentuan lokasi dan tidak terpancing berita hoax. Apalagi masterplan pembangunan baru akan dibuat setelah lokasi ibukota yang baru ditentukan.

“Untuk buat masterplan butuh waktu. Semoga 2020 selesai. Yang pasti penentuan lokasi ibu kota ada waktunya,” jelasnya.

Untuk memindahkan ibukota itu sendiri, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan sejumlah opsi. Selain kawasan Bukit Soeharto, pemerintah juga menyiapkan lokasi di Kabupaten Gunung Mas, di Kalimantan Tengah. Adapula daerah lain seperti di Kelurahan Sotek, PPU dan Kalimantan Selatan.

Menteri Bambang memastikan pemindahan ibukota tidak akan membebani keuangan negara. Karena pemerintah akan fokus membangun ibukota baru dengan sistem kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

Adapun taksiran biaya yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp500 triliun. Di dalam APBN selama lima tahun bakal dianggarkan Rp93 triliun.

Sementara lahan yang diperlukan sekira 40 ribu hektare dengan target pemindahan penduduk sebanyak 1,5 juta jiwa.*

Sumber: JNTV